Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini (24/9), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bem Se-Sumatera Selatan melakukan aksi mimbar bebas untuk meneriakan tuntutannya terhadap kebijakan dari pemerintah yang kurang mendukung kesejahteraan petani.
Keempat tuntutan tersebut yakni; 1. Mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, untuk mengembalikan hak- hak petani, mulai dari sengketa tanah yang berujung pada konflik, ketersediaan alat-alat pertanian untuk petani, dan bantuan pupuk subsidi yang tepat sasaran; 2. Mendesak Pemprov Sumsel untuk mengawal kebijakan harga pupuk dan stabilitas harga jual hasil budidaya pertanian; 3. Mengawal projek food estate; 4. Mendesak Pemprov untuk realisasi pertanian modern yang mensejahterakan petani.
"Sudah 61 tahun Undang-undang Pokok Agrari dibuat, namun sampai saat ini banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan Undang-Undang Pokok Agrari tersebut, " kata koordinator lapangan, Hansen febriansyah saat berorasi di Simpang Lima DPRD Sumsel.
Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah saat ini tidak memperhatikan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menyebabkan para petani jauh dari kata sejahtera. Lalu, Hansen juga menyayangkan kondisi Indonesia saat ini terkait konfkik agraria yang banyak terjadi. Hansen mengaku, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan petani mulai dari sektor ekonomo hingga lahan yang terjamin bagi petani.
"Gubernur kita. Herman Deru juga memiliki misi untuk mensejahterakan petani di Sumsel. Oleh sebab itu, ini menjadi misi kita untuk mengawal misi dari gubernur kita tersebut," imbuhnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Nurholis, salah satu orator pada aksi ini. Menurutnya Hari Tani Nasional ini adalah hari yang besar bagi masyarakat Indonesia. Tapi tidak bagi petani karena belum sejahtera. "Hari ini hari besar bagi kita, karena hari ini merupakan Hari Tani Nasional bagi Indonesia. Namun kita lihat nasib petani saat ini masih jauh dari kata sejahtera," ucapnya.
Nurholis mengaku sangat menyayangkan melihat petani yang protes dengan pemerintah akan harga pangan yg turun drastis. "Seperti harga cabe yang anjlok dan prtani tomat yang viral membuang hasil panennya akibat harga tomat yang turun. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung petani," lanjutnya.
"Menurut saya pemerintah saat ini bukannya mendukung petani tapi malah mendukung pengusaha-pengusaha yang jelas membuat petani menjadi tersingkirkan," tambahnya.
Hal lanjut juga disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Aqbil mengatakan bahwa kondisi pertanian di Indonesia masih sangat jauh dengan era 4.0 saat ini. "Pertanian modern menjadi hal yang sangat penting bagi petani Indonesia, namun nyatanya pertanian di Indonesja masih sangat jauh dari penerapan teknologi digital," ucapnya.
Menurut Aqbil, mengutip data dari MercyCorps dan Rabobank bahwa bangsa Indonesia hanya memiliki 55 teknologi dalam bidang pertanian. "Untuk penggunaanya, dari jutaan petani Indonesia hanya sekitar 10.000 saja petani yang menggunakan teknologi modern tersebut," imbuhnya.
"Jadi penerapan teknologi digital atau modern sangatla penting untuk menunjang pertanian di Indonesia," pungkasnya. 
