Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi agar tidak sekadar kata-kata belaka.
- Qodari Anggap Gugatan Kubu 01 dan 03 Hanya Pura-pura
- Ganjar: Kekuasaan Disalahgunakan untuk Mendukung Kandidat Tertentu
- Kantongi 96 Juta Suara, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024
Baca Juga
Namun, untuk mewujudkan hal itu diperlukan pemerintahan yang bersih dan akomodatif.
Hal itu ditegaskan Ganjar dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
"Pemerintah bersih, pemerintah hanya bisa akomodatif dan sikat korupsi tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan," tegasnya.
Menurut capres didukung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura ini, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi penegakan hukum dan kesejahteraan sosial yang belum merata di Tanah Air.
Itu lantaran dirinya dan Mahfud MD sudah menyerap aspirasi dari Sabang sampai Merauke.
"Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo dia harus menolong seorang untuk melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan dan dia belajar dari Youtube sesuatu hak kesehatan tidak bisa didapat," ungkapnya.
Selain itu, Ganjar juga menyebut bahwa cawapresnya, Mahfud MD menemukan hal yang kurang lebih sama. Namun, dalam aspek pendidikan yang dinilainya belum merata.
"Di Sabang sana ada juga guru agama di sana kita ingin membangun Indonesia hebat dengan sdm unggul tapi apakah kita sudah memperhatikan semua?" kata Ganjar.
Ganjar juga mengungkapkan bahwa demokratisasi di Tanah Air mesti dijaga bersama. Ini lantaran dirinya menemukan beberapa kasus kriminalisasi hanya karena menyuarakan pendapat.
"Ada Ibu Sinta menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki Ketua BEM ibunya diperiksa, maka yang seperti ini harus usai dan mereka mendapatkan kebaikan kalau government terjadi," tegasnya.
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya bersama Mahfud MD berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum dan kesejahteraan sosial serta pendidikan yang merata untuk Indonesia ke depan.
"Pak Mahfud mitra saya yang selama ini Menko (Polhukam) mengeksekusi dengan baik, kita akan lakukan itu, mohon dukungan rakyat perintahkan kami untuk menggerakkan itu," pungkasnya. 
- Gugatan Kubu Amin Ditolak, 3 Hakim MK Dissenting Opinion
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Ditawari Maju Pilgub Jakarta, Anies Pilih Tunggu Putusan MK
