Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam telah mencapai kesepakatan untuk mengalokasikan dana hibah sebesar Rp21 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pagar Alam guna mendukung persiapan Pilkada tahun 2024 mendatang.
- Nama-nama Caleg yang Lolos DPRD Pagar Alam Beredar di Media Sosial, Ini Komentar KPUD
- Heboh Pemotongan Dana Operasional KPPS, Ini Komentar KPUD Pagar Alam
- Ribuan Surat Suara Pemilu di Pagar Alam Ditemukan Rusak
Baca Juga
Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam, Efsi SE, mengungkapkan bahwa dana hibah ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 yang baru-baru ini disepakati oleh Pemkot Pagar Alam dan DPRD.
Selanjutnya, dana hibah ini akan dicairkan secara bertahap, dengan 40 persen pertama akan disalurkan pada bulan Desember tahun ini, sementara sisanya akan disalurkan sepanjang proses Pilkada berlangsung.
"Efektif, kami telah menyetujui alokasi dana hibah daerah sebesar Rp21 miliar ke KPUD untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada, dan sebagian akan dicairkan sesuai permintaan KPUD pada bulan Desember ini," ujar Efsi kepada RMOL pada Jumat (29/09).
Sementara itu, Ketua KPUD Pagar Alam, Qory Stiawan, menjelaskan bahwa permintaan pencairan dana hibah sebesar 40 persen di awal dari total Rp 21 miliar tersebut akan digunakan untuk tahapan perencanaan persiapan Pilkada.
Dana tersebut akan digunakan untuk perjalanan dinas, biaya konsultasi, serta pembayaran honor di internal KPUD.
"Kami berharap bahwa Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat segera ditandatangani, dan sesuai dengan petunjuk sekretariat KPU pusat, dana tersebut baru dapat digunakan pada Januari 2024," tambah Qory, Jumat (29/9).
Meskipun jadwal Pilkada serentak tahap III di Kota Pagar Alam akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang, terdapat kemungkinan percepatan pelaksanaan Pilkada menjadi September 2024, sesuai dengan keinginan DPR RI dan pemerintah pusat.
Masyarakat Kota Pagar Alam berharap agar calon walikota yang akan datang mampu mengangkat isu-isu penting seperti biaya pendidikan yang tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perbaikan pelayanan penyaluran air bersih.
Salah satu warga Dodi mengatakan dirinya sangat mengharapkan pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi warga saat ini. "Kami sangat berharap calon walikota akan membawa isu-isu yang relevan dengan masyarakat, bukan hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi juga tentang solusi untuk membantu meringankan beban hidup warga yang semakin berat seiring berjalannya waktu," pungkasnya. (tf).
- Ketua DPRD PALI Ingatkan ASN untuk Bersikap Netral di Pilkada 2024
- Catat! PKB Tak Sediakan Modal Dana untuk Cakada
- Pendaftaran PPK Ditutup, KPU Lubuklinggau Tegaskan Perekrutan Transparan
