Tidak bijaksana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat bencana nasional virus corona baru atau Covid-19. Sebab ada opsi lain yang mestinya dilakukan.
- Bantah Didanai Asing, Bivitri: Kami Patungan, Sampai Sekarang Masih Nombok
- Adzanu Getar Nusantara Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Palembang
- Demo Mahasiswa 11 April, DPRD Sumsel: Jangan Anarkis
Baca Juga
Kebijakan pemerintah itulah yang dikritisi oleh akademisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bambang Istianto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/5/2020).
"Untuk mengurangi beban masyarakat pasca pandemi virus corona pada bulan Juli 2020 yang akan datang, seharusnya kenaikan iuran BPJS tersebut sekaligus tercover dalam dana bantuan kesehatan masyarakat atau social safety net," ujar Bambang Istianto.
Pasalnya, Bambang menilai kebjikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menunjukan kelemahan pemerintah dalam hal mengurusi Indeks Pembangunan Manusia. Seharusnya, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang murah, atau bahkan gratis menurut Bambang. Sehingga, masyarakat kelas menengah ke bawah bisa terbantu dimasa krisi akibat virus corona ini.
"Terutama bagi peserta BPJS kelas III. Karena kesehatan sebagai fondasi human capital merupakan pilar strategis guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam persaingan global," tutur Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.
"Namun dengan pengelolaan BPJS yang belum baik serta biaya kesehatan yang semakin mahal tersebut, di prediksi janji kampanye presiden pesimis dapat direaliasikan. Misalnya penurunan angka stunting menjadi 14 persen," tambah Bambang Istianto.[ida]
- Wacanakan Pilkada ke Parlemen, Saiful Mujani: Prabowo Tak Punya Visi Demokrasi
- Makin Gencar Safari Politik, Heri Amalindo Datangi Kantor PKB Sumsel
- Dulur Mgs Syaiful Padli Deklarasikan Dukungan Menuju Palembang 1
