Pertemuan petinggi partai politik koalisi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu tidak sekadar membahas pandemi Covid-19. Sejumlah isu lain pun turut dibahas dan diberikan masukan, termasuk rencana amanden konstitusi.
- Membatasi Penguasa
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Begitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.
Permasalahan Covid-19, kata Zulhas, menjadi bahasan secara umum. Tetapi, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu.
Situasi itu, kata dia, ketika antarelemen bangsa khususnya yang berkaitan dengan pemangku kebijakan, saling merasa paling berkuasa dan tidak sinergi satu sama lain.
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa'," ujar Zulhas.
Melihat kenyataan seperti itu, Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan, amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan.
Hadir pada acara itu Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan ketua-ketua DPW PAN seluruh Indonesia. Sementara, jajaran pendiri dan senior PAN serta Majelis Pertimbangan Partai hadir secara virtual.
PAN Akan Jadi Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah
Disisi lain, Zulhas juga mengungkapkan jika pihaknya tetap bersikap kritis dengan membawa solusi terbaik bagi rakyat yang kini terdampak pandemi Covid-19.
"Sikap politik PAN selama ini jelas. Kritis tetapi solutif. PAN selalu hadir dengan gagasan dan kerja nyata untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat," ujar politisi yang karib disapa Zulhas ini.
Zulhas juga menyinggung soal kehadirannya dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu. Bagi dia, undangan pada pertemuan itu adalah satu kehormatan.
Terlebih, usai pertemuan itu, PAN diumumkan sebagai anggota baru koalisi. Menurutnya, kehadiran PAN semakin menegaskan bahwa pandangan pemerintah anti Islam tidak benar.
“PAN diajak rapat koalisi partai pemerintah. Ini sebuah kehormatan bagi kita. Selama ini pemerintah dikesankan jauh dari Islam, dengan diajaknya PAN membuktikan kan sebenarnya tidak," terangnya.
Ke depan, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, PAN akan menjadi jembatan penghubung dalam memberikan pemahaman pada kelompok tertentu yang membangun pandangan pemerintah anti Islam.
“Kita perlu mengisi peran ini. Menjadi komunikator, menjadi jembatan atau solidarity maker. Pemerintah dan Islam tidak boleh berjauhan apalagi dibentur-benturkan," pungkasnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL. 
- Penolakan Terhadap HNU di Muara Enim Disinyalir Berimbas pada Gerindra?
- Holda Ngaku Sudah Kantongi Figur Wakil, Siapa Dia?
- Nasdem, PAN dan Golkar Mulai Buka Penjaringan Kandidat Calon Kepala Daerah
