Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sedang menunjukkan arogansi kekuasaannya dengan menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (26/11).
- Antrean Solar Mengular, Syaiful Padli: Pemerintah Tak Serius Urus Rakyat
- Terkesan Terburu-buru, PKS Desak Pemerintah Tarik RUU Sisdiknas dari Prolegnas 2023
- Politisi Ini Sebut Ada Aset Pemprov yang Legalitasnya Masih Berupa Fotocopy
Baca Juga
Pasalnya, SUGBK sebenarnya dilarang oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, untuk digunakan acara apapun dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 pada Mei-Juni 2023. Tapi relawan Jokowi malah cuek menggelar acara di sana.
“Ya seperti itulah politik kita, mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dan mengesampingkan kepentingan publik dan kepentingan yang lain,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/11).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, dengan diabaikannya larangan penggunaan SUGBK oleh relawan Jokowi tersebut, justru semakin menunjukkan arogansi sebagai penguasa.
“Itu fakta yang kita saksikan dan tidak terhindarkan dalam konteks kekuasaan saat ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Gerakan Nusantara Bersatu, Aminuddin Ma’ruf mengatakan, pihak panitia sudah meminta izin ke Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan acara di SUGBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).
“Ada 30 relawan yang diterima Pak Presiden beberapa minggu lalu, dan beliau-beliau meminta izin kepada Pak Presiden untuk menyelenggarakan acara hari ini,” kata Aminuddin kepada wartawan di lokasi.
Hal ini kontras dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, yang menyebut larangan penggunaan SUGBK merupakan bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei-11 Juni 2023.
Larangan tersebut juga berimbas kepada beberapa kegiatan, seperti Timnas Indonesia yang dipastikan tidak bisa bermain di SUGBK untuk Piala AFF 2022.
“Pasti enggak boleh," kata Zainudin di Jakarta, Rabu (2/11). 
- Akui Negara Ada Pelanggaran HAM Masa Lalu, Jokowi Ditantang Copot Pejabat Istana yang Diduga Terlibat
- Curhat Jokowi, Pontang-Panting Cari Vaksin Demi Redam Kasus Covid-19: Sangat Mencekam Saat Itu
- Perdana Menteri Malayasia Tiba di Istana Bogor
