Mahkamah Konstitusi (MK) sulit mengabulkan permohonan uji materi sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
- Pilwako Pagar Alam, Dua Kader Nasdem Berebut Dukungan Surya Paloh
- Ambil Formulir ke PDIP dan Nasdem, Pengusaha Ini Siap Bertarung di Pilkada Muara Enim
- Daftar Bacawabup dari Partai Nasdem, Kepala Bappeda Muara Enim Siap Mundur dari ASN
Baca Juga
Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Subardi mengemukakan, MK telah menguatkan sistem terbuka pada tahun 2008.
"Proporsional terbuka yang berlaku hingga saat ini telah dikuatkan oleh putusan MK tanggal 23 Desember 2008. Saat itu MK menyempurnakan sistem terbuka dengan perhitungan suara terbanyak," kata Subadri melalui keterangan tertulis, Selasa (30/5).
Sehingga secara yuridis, MK tidak mungkin mengubah sistem yang dikuatkan dari putusannya sendiri. Apalagi, putusan MK merupakan putusan final dan mengikat.
Dalam sejarahnya, lanjut Subardi, MK belum pernah menganulir putusan mereka sendiri. Beberapa putusan MK seperti masa jabatan presiden, ambang batas parlemen dan presiden, telah berkali-kali ditolak MK, sekalipun diajukan dengan alasan berbeda-beda.
“Maka seharusnya sistem pemilu terbuka tidak dianulir,” tandas Ketua DPW Partai Nasdem DIY itu.
Subardi berpendapat seharusnya MK memutus permohonan ini dengan jenis putusan ‘ditolak.’ Jenis putusan ini mengatur bahwa undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD.
Hal ini bermakna sistem terbuka yang sudah dikuatkan oleh putusan MK sejak 2009 merupakan penyempurnaan dari sistem pemilu sebelumnya.
“Sistem terbuka ini sudah diputus MK. Artinya sudah konstitusional. Maka seharusnya permohonannya ditolak. Jadi, bila MK mengabulkan permohonan ini sama saja mengacaukan tatanan pemilu yang sudah berjalan sejak 2009,” tandas Subardi. 
- Pilwako Pagar Alam, Dua Kader Nasdem Berebut Dukungan Surya Paloh
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Ambil Formulir ke PDIP dan Nasdem, Pengusaha Ini Siap Bertarung di Pilkada Muara Enim
