Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia.
- Polisi Tetapkan Ferry Irawan jadi Tersangka Kasus KDRT
- Cerita Pencarian Osama Bin Laden, Tertangkap Usai Temuan Jemuran Pakaian
- Gala Premiere pemutaran film Anna Kumari: Jejak Langkah Maestro Tari Sumsel , Kisah Perjuangan Sang Maestro Angkat Budaya Lokal
Baca Juga
Hal itu ia sampaikan dalam pidato yang direkam dan disiarkan selama Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (21/9).
Zelensky mengatakan Kyiv memiliki rencana lima poin untuk membangun perdamaian yang tahan lama, tetapi menolak saran bahwa negaranya harus mengadopsi netralitas. Dia juga mengesampingkan proposal perdamaian selain rencana yang diusulkan oleh Ukraina.
Zelensky menyebyr lima syarat perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan termasuk hukuman atas agresi Rusia, pemulihan keamanan Ukraina, dan integritas teritorial dan jaminan keamanan.
"Ini adalah butir pertama dari formula perdamaian kita. Butir yang komprehensif. Hukuman. Hukuman untuk kejahatan agresi. Hukuman untuk pelanggaran perbatasan dan integritas teritorial. Hukuman yang harus ada sampai perbatasan yang diakui secara internasional dipulihkan," kata Zelensky.
Lebih lanjut, Zelensky menuturkan penyelesaian dapat terjadi atas dasar yang berbeda dari formula perdamaian Ukraina.
"Apa yang tidak ada dalam formula kami? Netralitas. Mereka yang berbicara tentang netralitas, ketika nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian diserang, berarti lain," jelas Zelensky.
"Semakin jauh teror Rusia mencapai, semakin kecil kemungkinan bahwa siapa pun di dunia akan setuju untuk duduk di satu meja dengan mereka," imbuhnya.
Pidato Zelensky datang beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan memulai mobilisasi militer, dengan pasukan cadangan akan dipanggil untuk dinas militer.
Putin bersumpah untuk "membebaskan" Provinsi Donbas di Ukraina timur, dan menyusun rencana untuk pencaplokan resmi wilayah yang direbut dari Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada Februari. 
- Lagi, Kepala Intelijen Ukraina Sebut Vladimir Putin Tak Berumur Panjang
- AS Siap Jadi Mediator Pihak-pihak yang Bertikai di Sudan
- Nisan Kuno Diduga Milik Bangsawan Palembang, KH Mal An Abdullah: Tantangan untuk Memastikannya
