Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, memberikan dukungan penuh kepada sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang secara tegas menolak permintaan relaksasi konsentrat PT Freeport Indonesia.
Gunhar menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen terhadap kedaulatan energi nasional dan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
“Lagu lama PT Freeport ini sudah terjadi sejak dulu. Sejak UU Minerba disahkan, direvisi, hingga saat ini, masalahnya tetap sama. Kami sepenuhnya mendukung sikap tegas Menteri ESDM, yang menolak relaksasi konsentrat,” ujar Gunhar melalui keterangannya, Rabu 25 Desember 2024.
Gunhar menambahkan, sesuai amanat UU Minerba dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus berdaulat di bidang energi. Hilirisasi dan industrialisasi, menurut Gunhar, menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
“Tidak ada lagi kata ‘relaksasi konsentrat’. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya besar untuk memastikan Indonesia mampu memaksimalkan hasil sumber daya alamnya demi kepentingan nasional,” tegas Gunhar.
Dengan menolak relaksasi konsentrat, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada penguatan industri dalam negeri serta visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global berbasis sumber daya alam.
“Langkah ini harus diapresiasi sebagai wujud nyata kedaulatan energi dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional,” pungkasnya.
- Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM
- Buruh Bakal Demo Lagi di Kantor Bahlil jika LPG 3 Kg Masih Langka
- Larangan LPG di Pengecer Bakal jadi Bom Waktu