Hantaman pandemi membuat roda pemerintahan berjalan tersendat di berbagai daerah, termasuk kota Palembang. Akan tetapi, penilaian terhadap kota Palembang bertambah parah akibat persepsi negatif masyarakat yang muncul atas kinerja Wali Kota Harnojoyo dan jajaran selama beberapa waktu ke belakang.
- Ridho Yahya Gandeng Dua Perusahaan Garmen Tampung Angkatan Kerja Prabumulih
- Tolak Pasien, Plt Kadinkes dan Kepala Puskesmas Dicopot Jabatan
- Diduga Terima Fee Proyek 7-10 Persen, KPK Tetapkan Bupati Ini Tersangka
Baca Juga
Di lapangan banyak masyarakat yang abai dengan aturan yang ditetapkan, terkait protokol kesehatan. Ada pula aksi massa juga terjadi berulang kali, seperti yang terbaru yang dilakukan oleh pengusaha warung makan yang menuntut kesetaraan dan kebijaksanaan Pemerintah atas pemberlakuan pembatasan jam malam. Sebagian dari mereka baru buka pada sore hari.
Akademisi Ade Indra Chaniago menilai Wali Kota Harnojoyo wajib bertanggung jawab atas kondisi sosial yang terjadi saat ini. Dari beberapa kemunculannya, Harnojoyo dinilai tidak secara langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai Wali Kota untuk masyarakat. Berbagai kerjanya justru ditunjang atau dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ratu Dewa.
“Kami melihat saat ini eranya Wali Kota memberikan ruang bagi Sekda diluar domain urusannya, urusan birokrasi internal, anggaran, OPD dan pegawai. Padahal, itu harus menjadi fokus dan lebih diprioritaskan dibanding membackup kerja Wali Kota yang seharusnya hadir di tengah masyarakat,”ujarnya.
Fakta di lapangan, menurut Ade terlihat jelas jika saat ini Sekda Ratu Dewa lebih banyak berperan di bandingkan Wali Kota. Sehingga agar hal tersebut tidak meresahkan publik, Harnojoyo harus memberi penjelasan kepada masyarakat, agar tidak muncul persepsi negatif yang akhirnya meruntuhkan citra positif pemerintahan.
Menyambung hal tersebut, salah satu tokoh pemuda Palembang, Husyam Usman menilai setiap pimpinan memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing. Sehingga tidak ada tumpang tindih, apalagi sampai berebut untuk mengejar simpati masyarakat. Sedangkan di sisi lain, program kerja dari visi-misi yang dijanjikan saat kampanye terabaikan.
“Bagaimana visi misi saat kampanye di breakdown dalam program kerja, bagaimana targetnya sejauh mana pencapaiannya. Tentu ada standar baku manajemen yang tentu bisa diukur. Kalau tidak berjalan, tentu harus dievaluasi secara birokrasi, agar nantinya bisa maksimal melayani masyarakat,”ungkapnya.
Belum lagi kondisi pandemi saat ini, dimana masyarakat semakin terjepit sehingga sangat membutuhkan kebijakan dan peran pemimpin yang betul-betul hadir di tengah masyarakat.
- Dua Bekas Honorer Pemkot Palembang Terlibat Penipuan Jual Beli Proyek, Mantan Wali Kota Harnojoyo Ikut Terseret
- Karutan Diperiksa, Buntut Unggahan Harnojoyo saat Kunjungi Alex Noerdin
- Harnojoyo Dinilai Terjebak Euforia, Kangkangi Aturan Bawa Ponsel dan Unggah Fotonya saat Besuk Alex Noerdin
