Ungkap Modus Korupsi Jargas Palembang, Polda Sumsel Tak Tutup Kemungkinan Tersangka Baru

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto/Foto: Fauzi
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto/Foto: Fauzi

Kasus korupsi pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) Kota Palembang kembali bergulir di Polda Sumsel. Setelah menetapkan empat tersangka dari internal PT SP2J dalam kasus tersebut.


Pihak penyidik mengungkap modus yang digunakan para tersangka hingga menimbulkan kerugian negara Rp3,9 miliar. 

"Modus para tersangka melakukan mark up harga dari barang-barang proyek tersebut," kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, Senin (20/5/2024).

Selain itu, lanjut Sunarto, upah atau ongkos juga di-mark up para tersangka. "Sehingga muncul kerugian negara Rp 3,9 miliar," tambahnya.

Kendati demikian hingga kini para tersangka masih belum dilakukan penahanan.  "Memang sekarang belum ditahan karena itu pertimbangan penyidik, yang jelas nanti masih ada penjadwalan pemanggilan empat tersangka tersebut," tegasnya.

Disinggung apakah ada pihak lain yang terindikasi terlibat dalam perkara ini, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari pihak lainnya. 

"Segalanya bisa terjadi tergantung dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan penyidik. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru," pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Feri Kurniawan mendorong pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. 

Dia mengatakan, saat ini penegakan hukum menjadi solusi terbaik dalam mengatasi krisis manajemen yang terjadi di PT SP2J. "Jangan tanggung harus dibersikan karena kasus ini sudah cukup lama sehingga menimbulkan kesan mangkrak," katanya.

Dia mengatakan, masih banyak masyarakat Palembang yang belum merasakan Jargas. Untuk itu, kedepannya kasus ini menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan untuk mengevaluasi dan membenahi permasalahan yang terjadi pada setiap perusahaan daerah.

"Perusahaan ini harus dipimpin dengan orang yang berkompeten hingga perusahaan ini menjadi sehat kembali. Karena dampaknya sangat besar terhadap masyarakat karena saat ini masyarakat Palembang juga belum banyak menikmati Jargas ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Pembangunan  Palembang Jaya (PT SP2J) Ahmad Nopan, bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa gas alam (Jargas) tahun 2019.

Selain Ahmad Nopan, tiga orang lainnya merupakan pejabat internal di tahun 2019. Mereka adalah, Sumirin selaku mantan Dirut Keuangan PT SP2J, Antoni Rais mantan Dirut Jargas dan Rubinsi mantan Dirut keuangan Jargas.

Jika terbukti, keempat tersangka bakal dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.