Ukraina Siapkan 1 Juta Pasukan Tempur untuk Rebut Kembali Wilayah Selatan

Ilustrasi tentara (ist/net)
Ilustrasi tentara (ist/net)

Ukraina telah menyiapkan satu juta pasukan tempur untuk merebut kembali wilayah selatan yang sudah diambil alih oleh pasukan Rusia.


Pernyataan itu diungkapkan Menteri Pertahanan Ukraina Alexey Reznikov.

Reznikov mengatakan bahwa sesuai perintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pihaknya telah menyiapkan satu juta pasukan tempur untuk merebut kembali wilayah selatan.

“Kami memahami bahwa secara politik itu sangat diperlukan untuk negara kami. Presiden telah memberikan perintah kepada panglima tertinggi militer untuk menyusun rencana,” kata Reznikov dikutip dari Kantor Pemberitaan RMOL.id, yang dilansir dalam wawancaranya dengan The Times, Minggu (10/7/2022).

“Kami adalah orang-orang dari dunia bebas dan dengan rasa keadilan dan kebebasan yang nyata. Kami memiliki sekitar 700.000 angkatan bersenjata dan ketika Anda menambahkan penjaga nasional, polisi, penjaga perbatasan, kami memiliki sekitar satu juta orang,” lanjutnya.

Dalam wawancaranya, Reznikov juga memuju upaya Inggris untuk membantu Ukraina, terutama Ben Wallace, menteri pertahanan Inggris, yang menurutnya adalah kunci untuk membantu mengubah pendekatan dari menyediakan peralatan Soviet ke artileri 155 mm standar NATO, sistem roket peluncuran ganda serta drone berteknologi tinggi.

Ini, kata Reznikov, akan menebus kerugian besar di wilayah Donbass dalam menghadapi penembakan artileri massal Rusia. Presiden Zelensky sebelumnya mengatakan Ukraina kehilangan sekitar 200 orang per hari di daerah itu.

Reznikov juga menyebutkan sekutu lain, mengklaim “koalisi anti-Kremlin telah lahir.”

“Mitra kami di London dan Washington DC dan ibu kota lainnya, mereka berinvestasi pada kami, tidak hanya dengan uang tetapi juga harapan orang-orang mereka bahwa kami harus membuat Kremlin kalah. Kita harus memenangkan perang ini bersama-sama,” katanya.

"Aliansi lama presiden Rusia Vladimir Putin juga telah hancur," kata Reznik, menunjuk ke Kazakhstan yang Presidennya, Kassym-Jomart Tokayev secara terbuka menolak untuk mengakui Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk sebagai negara berdaulat.

“Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat prosesi seruan kedaulatan di wilayah Rusia. Federasi Rusia akan mengakhiri hidupnya sebagai negara yang berbeda,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina.

Pada Februari 2022, Kremlin kemudian mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Sementara itu Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.