Titan Group Beri Perlawanan, Pemkab Muara Enim Pasang Badan

Ilustrasi jalan tambang Servo Lintas Raya milik salah satu perusahaan Titan Group. (ist)
Ilustrasi jalan tambang Servo Lintas Raya milik salah satu perusahaan Titan Group. (ist)

Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Bank Mandiri atas perintah Bareskrim Polri terhadap Titan Group terus berlanjut. 


Titan Group bahkan diketahui telah menggugat Bareskrim Polri lewat gugatan pra peradilan yang didaftarkan di Pengadian Negeri Jakarta Selatan sejak 11 Mei 2022 lalu. Dalam penelusuran Kantor Berita RMOLSumsel, gugatan itu diajukan dengan nomor perkara 38/Pid.Pra/2022/ PN JKT.SEL.

Didalamnya termuat pemohon yaitu Darwan Siregar dan Ailiy Tantono yang merupakan Komisaris dan Direktur salah satu perusahaan Titan Group dengan tergugat Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Ada 11 petitum permohonan yang diajukan para pemohon (Titan Group) yakni: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753/XII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753/XII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753/XII/2021/SPKT/ BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/359/II/RES.1.11./2022/Dittipideksus tanggal 15 Februari 2022; 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753/XII/2021/SPKT/ BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/359/II/ RES.1.11./2022/Dittipideksus tanggal 15 Februari 2022; 6. Menyatakan penggeledahan pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/175/IV/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tanggal 13 April 2022 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 16/Pen.Pid.Ijin.Geledah/2022/PN.Tng tanggal 13 April 2022 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan penyitaan terhadap barang-barang dan/atau dokumen milik Pemohon dan milik anak-anak perusahaan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan tertanggal 21 April 2022 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 April 2022 serta Surat Tanda Penerimaan tertanggal 25 April 2022 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan kepada Termohon agar paling lambat 2x24 jam setelah Putusan praperadilan a quo dibacakan, segera mengirimkan Surat kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Tangerang Graha Anabatic untuk segera membuka pemblokiran terhadap rekening Pemohon dan anak-anak perusahaannya sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Tangerang Graha Anabatic Nomor: R03.BR.TGA/0165/2022 tanggal 19 April 2022; 9. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan pemblokiran pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Surat Permintaan Pemblokiran Nomor: R/287/IV/RES.1.11./2022/Dittipideksus adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Memerintahkan kepada Termohon agar paling lambat 2x24 jam setelah Putusan praperadilan a quo dibacakan, segera mengembalikan barang-barang dan/atau dokumen milik Pemohon dan milik anak-anak perusahaan Pemohon sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan tanggal 21 April 2022; dan 11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Plh Bupati Muara Enim Kurniawan dan Gubernur Herman Deru. (rmolsumsel)

Pemkab Muara Enim Pasang Badan 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menunjukkan gestur 'pasang badan' atas pembekuan rekening yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Titan Group yang ramai beberapa waktu ke belakang. 

Plh Bupati Muara Enim, Kurniawan berjanji untuk mencarikan solusi dalam masalah yang berdampak pada 6.000 lebih karyawan Titan Group yang tidak bisa memperoleh haknya sejak Mei lalu. 

Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama forum komunikasi pimpinan daerah, pada Senin (23/5) lalu. Rapat ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki dan Kapolres AKBP Aris Rusdiyanto yang meminta seluruh karyawan untuk bisa menahan diri.

"Kita saat ini sebagai pemerintah daerah akan berusaha mencarikan solusinya. Karena masalah ini juga berkaitan dengan masyarakat muara enim yang bekerja di perusahaan," ujar Plh Bupati, Kurniawan.

Sebab, pemblokiran ini khususnya juga berdampak pada karyawan yang merupakan warga Muara Enim dan mengganggu perekonomian masyarakat akibat tidak bisa berputarnya uang secara ekonomi. 

Oleh sebab itu, Kurniawan juga meminta semua pihak terkait bisa bersinergi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. "Jadi kita sama sama berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Perwakilan dari karyawan Titan Group, Yayan Suhendri mengatakan usai rapat awal pekan lalu itu, kalau pihaknya mengapresiasi Pemkab Muara Enim dibawah kepemimpinan Kurniawan yang dinilai tanggap dengan permasalahan ini. 

Dengan bertindak sebagai penengah dalam kasus ini, Pemkab Muara Enim bisa memberikan kepastian dalam pembayaran terhadap upah karyawan dan jasa sub-kontraktor, sehingga operasional Titan Group dapat kembali normal seperti semula.

"Dampak dari pemblokiran rekening oleh pihal bank sangat besar. Tidak hanya gaji karyawan yang tidak bisa dibayarkan, tagihan tagihan lainnya kepada pihak ketiga tidak bisa diselesaikan karena semua pembayaran harus dahulu melalui rekening yang saat ini di bekukan," tambah Yayan.

Di tempat terpisah, Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdiyanto yang dikonfirmasi Kantor Berita RMOLSumsel pada Rabu (25/05) menyarankan Titan Group yang beroperasi di Muara Enim untuk bersurat secara resmi kepada Bareskrim Polri untuk membuka rekening tersebut. 

Dijelaskannya permasalahan ini berada dalam ranah penyelidikan dan cenderung tidak bisa diintervensi dalam bentuk apapun. "Saya push karena ini menyangkut kamtibmas (di Muara Enim). Dan sekarang (informasinya) sudah direspon dan rekening sudah dibuka setelah surat dikirmkan oleh pihak perusahaan ke Mabes," ujar Kapolres. 

Tidak hanya gaji karyawan, Aris melanjutkan, pembayaran kepada pihak ketiga juga sudah bisa diselesaikan apabila rekening perusahaan itu sudah dibuka. Sehingga tidak beralasan apabila ribuan karyawan berencana mengadakan aksi di Muara Enim sementara permasalahan terjadi di tingkat pusat. 

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. (rmol)

Bukan Pemblokiran Rekening Biasa

Polemik pemblokiran rekening Titan Group ini terjadi secara mengejutkan dan diluar analisa sejumlah pihak. Terlebih saat Bareskrim Polri, Bank Mandiri, maupun Titan Group belum mau terbuka tentang permasalahan yang sebetulnya terjadi. 

Kantor Berita RMOLSumsel sebelumnya telah mengulas permasalahan ini dengan meminta sudut pandang beberapa ahli. (Baca: https://www.rmolsumsel.id/lebih-dari-sekadar-pemblokiran-rekening-ada-kekuatan-besar-yang-memaksa-titan-group-kolaps).

Namun, pemblokiran rekening oleh Bank Mandiri yang merupakan salah satu dari empat kreditor yang membiayai proyek perusahaan TIE atas permintaan dari Bareskrim Polri sangat berdampak pada kelangsungan usaha dan operasional Titan Infra Energy (TIE) - Titan Group dan anak usahanya di Muara Enim, Lahat, Banyuasin dan PALI. 

Pemblokiran terjadi pada akhir April lalu, saat menjelang Lebaran 2022 yang memicu reaksi keras dari karyawan dan kontraktor yang bekerjasama dengan Titan Group. Sampai-sampai ratusan karyawan itu menggelar aksi di Bank Mandiri Muara Enim. 

Untuk diketahui bahwa anak perusahaan TIE yang beroperasi di Muara Enim, Lahat, Banyuasin dan PALI itu bergerak di bidang pertambangan batubara, kontraktor jasa tambang, jasa hauling, jasa logistik, jasa pelabuhan, dan pelayaran dengan masing-masing perusahaan yang memiliki ribuan karyawan.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dikumpulkan media, banyak pihak menilai jika kasus ini seharusnya bisa masuk dalam ranah perdata karena menyangkut perjanjian antar lembaga. Namun justru dibawa ke ranah pidana oleh Bank Mandiri yang melaporkan kasusnya pada Bareskrim Polri pada tanggal 16 Desember 2021.

Sehingga rekening perusahaan Titan Group yang terdaftar di Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Anabatic diblokir dan menimbulkan polemik sampai saat ini.