Terima Bonus Produksi Panas Bumi, Pemkab Muara Enim Siapkan Perbup sebagai Dasar Hukum

Ilustrasi produksi panas bumi. (Kementerian ESDM/rmolsumsel.id)
Ilustrasi produksi panas bumi. (Kementerian ESDM/rmolsumsel.id)

Mengantisipasi penyalahgunaan bonus yang didapat dari produksi panas bumi di Kabupaten Muara Enim, Pemkab menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum penerimaan dan pemanfaatannya.


Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Muara Enim, Tri Hadi Pranyoto mengatakan, Pemkab Muara Enim sedang menyiapkan Perbup Muara Enim dalam penguatan secara hukum dan regulasi untuk menerima bonus produksi panas bumi dari hasil energi panas bumi yang dihasilkan PT PGE Area Lumut Balai Kecamatan SDL.

PT PGE ini telah berproduksi sejak tahun 2019. Selain membayar royalti/ landrent juga di tahun 2021 ini PT PGE telah menyalurkan dana bonus produksi sampai bulan Oktober tahun ini sebesar Rp2,8 miliar.

“Bonus ini yang nanti akan dimanfaatkan pada wilayah lokasi yaitu Kecamatan SDL. Dan harus diingat, PGE ini baru berproduksi 1 dari 4 unit yang dibangun,” kata Tri di Ruang Rapat Asisten II Pemkab Muara Enim, Selasa (2/11).

Turut hadir pada kesempatan ini, Kabag Hukum Pemkab Muara Enim Ratna Puri, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Muara Enim Asarli Manudin, Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan Muara Enim Edi Erson, Perwakilan Bappeda Muara Enim, dan Camat Semendo Darat Laut (SDL) Edi Suprianto.