Suarakan Penolakan RUU KUHP dan RUU ITE, AJI Palembang Siap Turun ke Jalan

Aliansi Jurnalis Independen. (net/rmolsumsel.id)
Aliansi Jurnalis Independen. (net/rmolsumsel.id)

Dua dari empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yakni RUU KUHP dan RUU ITE diakui memiliki pasal yang mengancam kerja Jurnalis. Karena itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang siap menggelar aksi untuk mendesak penghapusan pasal dalam RUU tersebut.


Dalam rilis yang dibagikan lewat pesan WhatsApp, AJI Indonesia mencatat lebih dari dua puluh pasal dalam RUU KHUP yang dapat mengancam kebebasan pers dan mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya dan juga membatasi ruang demokrasi, beberapa pasal yang disebutkan antara lain, Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. 

RUU KUHP merupakan satu dari sejumlah RUU yang gagal disahkan pada penghujung masa kerja DPR periode 2014-2019 setelah mendapatkan protes besar dari masyarakat sipil dan mahasiswa pada September 2019. Protes terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dan memakan korban setidaknya lima mahasiswa meninggal.

Sedangkan, di tempat berbeda, ketua AJI Palembang, Prawira Maulana, juga turut konsen terhadap RUU ITE yang saat ini sudah cukup banyak menelan jurnalis sebagai korban lewat pasal 27 ayat 3 tentang defamasi atau pencemaran nama baik. Bahkan dikatakannya, pasal ini pernah menjerat Pemimpin Redaksi Metro Aceh Bahrul Walidin pad 24 Agustus 2020 dan Tuah Aulia Fuadi, jurnalis Kontra.id di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 

"Untuk RUU ITE sebelumnya kalau kita pandang memang terlalu luas sehingga menimbulkan pasal karet, seperti pasal 27 ayat 3, itu banyak pers yang jadi korban. memang saat ini kita mensosialisasikan bahayanya pasal tersebut ke anggota, sebab permasalahan yang terjadi bukan pada UU ITE ini, namun masih banyak penegak hukum yang menarik pers ke UU ITE dan bukan lewat UU pendekatan pers," katanya lewat telepon kepada jurnalis RMOLSumsel, Rabu (6/10).

Dikatakannya pula, bahwa saat ini Menkominfo, Jaksa dan Polisi sudah mengeluarkan intepretasi penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, hanya saja interpretasi itu masih belum bisa dijadikan rujukan oleh penegak hukum. Namun, menurutnya hal tersebut masih belum cukup untuk melindungi jurnalis di beberapa wilayah.

"Walaupun Kapolri, Jaksa dan Menteri telah sepakat tidak menjerat pers dengan ITE, namun dibeberapa daerah masih banyak jurnalis yang terjebak di sini. Untuk itu, agar lebih kuat lagi maka diharapkan nanti ITE tidak lagi memuat pasal-pasal yang menjerat pers," tambahnya.

Terakhir dirinya mengatakan bahwa untuk tahun ini Palembang belum mencatat kasus yang menimpa jurnalis lewat pasal karet tersebut. Namun, meski demikian dalam waktu dekat AJI Palembang akan menyuarakan penolakan lewat postingan di berbagai media sosial atau bahkan tidak menutup kemungkinan juga menggelar aksi. 

"Di Palembang tahun ini belum ada catatan kasus, tapi untuk mengkampanyekan ini untuk seluruh kemerdekaan pers bersama, nanti akan sama-sama kami sosialisasikan lewat medsos," pungkasnya.

Adapun selain pasal 27 ayat 3 yang disebutkan Prawira, ada dua pasal dari RUU ITE yang turut mengancam jurnalis, yakni Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 40 ayat (2b).

Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Jurnalis Banjarhits.id/Kumparan di Kalimantan Selatan, Diananta Sumedi, divonis 3 bulan 15 hari penjara karena beritanya berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel", dinilai menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pasal 40 ayat (2b). Pasal ini memberikan kewenangan pada pemerintah melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pasal ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers dan menunggu putusan majelis hakim.