Mentrian Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengingatkan, penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 harus tepat waktu. Pasalnya, penetapan Perda ini akan berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya.
- 9 Fraksi DPRD Sumsel Soroti PAD hingga Maraknya Pungli di Sekolah
- DPRD dan Gubernur Sumsel Capai Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2024
- DPRD OKU Timur Setujui Raperda APBD TA 2023 Menjadi Perda
Baca Juga
Dia mengatakan berdasarkan data tahun 2021, penetapan Perda APBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Dimana, hanya 440 daerah yang menetapkan APBD tepat waktu. Sedangkan, tahun 2020 lalu 504 daerah yang menetapkan APBD tepat waktu.
"Jadi ada hampir 60 daerah yang tidak tepat waktu tahun lalu,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (11/1).
Menurutnya, kinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya. Oleh karena itu, Menkeu berharap pemda agar dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu agar APBD bisa segera dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.
"Saya harap tahun ini APBD bisa ditetapkan tepat waktu dadn lebih cepat lagi. Karena, kalau APBD-nya tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN-nya sudah bergerak, APBD-nya berhenti sehingga ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang harusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum,” terangnya.
Disisi lain, ada beberapa daerah yang belum memenuhi alokasi belanja pendidikan. Dari total 542 daerah, baru 466 daerah yang memenuhi alokasi belanja tersebut. Artinya, ada 64 daerah yang belum memenuhi alokasi ini pada APBD 2021 lalu. Begitu juga alokasi belanja kesehatan. Dimana, ada 13 daderaah yang belum memenuhi alokasi belanja kesehatan.
Kemudian, ada 128 daerah juga yang belum memenuhi alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU). Bahkan, diakhir tahun ini ada 12 daerah yang belum menyampaikan APBD-nya.
"Kebanyakan daerah juga lebih cenderung menunggu akhir tahun untuk belanja. Hal ini tidak menyebabkan ekonomi bergerak. Karena itu, kami minta agar dipercepat sehingga memberikan dampak perpuratan uang dan ekonomi yang lebih bagus serta dapat dirasakan langsung masyarakat," pungkasnya. 
- Sri Mulyani Pastikan Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK
- Dana Rp 2,3 Triliun Kembali Digelontorkan untuk IKN
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
