Pemerintah Arab Saudi tak kunjung mengumumkan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Padahal, saat ini telah memasuki bulan Ramadan. Sehingga, penetapan kuota jamaah diperlukan untuk menuntaskan sejumlah persiapan.
- Tahun Ini, Kemenag Catat Ada 45 Ribu Lansia Berangkat Haji
- Kurangi Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci, Kemenag Lobi Arab Saudi
- Jemaah Haji Asal Palembang yang Hilang di Arafah Tak Kunjung Ditemukan
Baca Juga
Untuk itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan melalui jalur diplomasi guna menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah kuota haji bagi Indonesia.
“Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH Maman Imanulhaq, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (4/4).
Ia mendesak Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama segera melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota Haji Indonesia.
Maman berharap, di samping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas, dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji segera mendapat kepastian.
"Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban 'InsyaAllah'. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi," tegas anggota Panja Haji Komisi VIII DPR ini.
Maman juga mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini juga dilakukan mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
"Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis," jelas Maman.
Sebab, molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji. Saat ini Pemerintah Arab Saudi terlihat sedang melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan umrah Ramadhan sebagai bahan keputusan penyelenggaraan haji dan jumlah kuota haji seluruh dunia.
Maman melihat ada banyak hal yang dipertimbangkan pihak Saudi. Setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
"Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serbaberubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah," jelas Maman.
Di tengah situasi yang serba tak pasti, Panja Haji DPR RI Komisi VIII terus melakukan pertemuan baik dengan pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia seperti yang dilakukan tadi malam di Mekkah.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, Ketua Panja, Kapoksi semua Fraksi itu, juga dihadiri Dubes RI Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Dirjen PHU Prof. Hilman Latif, Kepala BPKH Dr. Anggito Ambimanyu, dan Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi.
Di akhir penjelasannnya, Maman mendorong diseminasi informasi yang gencar kepada calon jemaah haji di Indonesia. Informasi yang simpang siur membuat publik Tanah Air menjadi bingung. Terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah 2 tahun berturut-turur menunggu kepastian keberangkatan.
"Kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi Covid-19," demikian Maman Imanulhaq.
- Hari Pertama Pendaftaran Calon Gubernur, PKB Sumsel Disambangi HD dan ESP
- PKB Tak Batasi Calon Kepala Daerah Harus Kader
- Kembali Berpasangan di Pilkada OKU Timur, Enos-Yudha Resmi Daftar ke PKB
