Persoalan stabilitas harga minyak goreng (migor) curah yang akhirnya diserahkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, kepada Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, mengundang tanya publik.
- Harga Pangan Naik, Pembeli di Empat Lawang Sepi
- Jelang Nataru, Stok dan Harga Bahan Pangan di Muara Enim Stabil
- Stabilkan Harga Beras, Bulog OKU Siapkan 300 Paket Sembako Murah
Baca Juga
Salah satunya disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, yang melihat fungsi kerja Kemendag menjadi tidak optimal semenjak Zulkifli Hasan ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Mendag.
Menurutnya, dengan penunjukkan Ketua Umum PAN yang kerap disapa Zulhas tersebut sebagai Mendag, dan salah satu fungsinya justru diberikan kepada pos lain yang bukan secara langsung membidangi persoalan Migor, maka keberadaannya menjadi percuma.
"Fenomena ini juga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu banyak nomenklatur kementerian terutama di bidang ekonomi," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL Senin (20/6).
Jika urusan yang seharusnya diemban suatu kementerian tapi malah diserahkan ke yang lainnya, Bhima memandang perlu adanya perampingan nomenklatur kabinet dilakukan Jokowi, karena bisa memberikan penghematan kepada anggaran negara.
"Terlalu banyak pos menteri, buang-buang anggaran. Usul saya, anggaran Kementerian Perdagangan tahun depan sebaiknya dipangkas saja, karena fungsi stabilitas harga pangan sudah dipindah ke Marinvest," pungkasnya. 
- Wacana Kenaikan Pajak Motor BBM, Jubir Luhut: Tidak Dalam Waktu Dekat
- Harga Bawang Putih Melonjak Pesat, Ombudsman Bakal Panggil Kemendag
- Harga Pangan Naik, Pembeli di Empat Lawang Sepi
