Sindiran Satire Warganet Bikin Ngakak: Rektor UI Pingin Masuk Timnas U23, Batasan Umur Diubah

Kampus Univeristas Indonesia (UI)/net/rmolsumsel.id
Kampus Univeristas Indonesia (UI)/net/rmolsumsel.id

Buntut keputusan Presiden Joko Widodo menyetujui rektor Universitas Indonesia (UI) rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung ramai dibahas warganet. 


Bahkan pembahasan mengenai Rektor Universitas Indonesia menjadi trending topic di lini media sosial Twitter, Rabu pagi (21/7).warganet ramai membahas Rektor UI usai perubahan statuta UI yang diputuskan pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Dalam revisi tersebut, larangan rektor rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN dihapus. Kini, Rektor UI hanya dilarang jika rangkap jabatan menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta.

Perubahan statuta tersebut menjadi ramai diperbincangkan warganet. Mereka mengait-kaitkan perubahan statuta tersebut dengan status Rektor UI saat ini, Ari Kuncoro yang merangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Warganet banyak yang melontarkan satire terkait jabatan rektor UI yang mampu memengaruhi pemerintah untuk mengubah aturan demi melanggengkan rangkap jabatan.

Bahkan warganet yang diketahui berprofesi dokter urolgist mentweet dengan nada satire yang bikin warganet komentar ngakak. "Rektor UI pingin masuk timnas U23, batasan umur diubah," tulis akun @GundiDr.

Tweet dokter Gunawan itu kini sudah dibagikan 540 dan mengundang komentar beragam dari warganet. "Rektor UI pengen jadi presiden, pak jokowi langsung mundur," balas akun @akmalabidzar.

Bahkan adapula yang mengibaratkan Rektor UI ingin masuk sekola jalur zonasi. "Rektor UI pen masuk sekolah lewat jalur PPDB zonasi, sekolahnya dipindahin depan rumahnya," kata akun @CaswanP.

Kritikan juga sempat disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Menurutnya, pemerintah sudah terlalu vulgar menunjukkan arogansinya dengan merevisi statuta UI tersebut.

"Ini sudah sangat telanjang, menunjukkan bahwa aturan dibuat tidak untuk ditaati, tapi untuk kepentingan penguasa. Ini benar-benar bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan," ujar Said Didu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).