Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Ummat, Chandra Tirta Wijaya ternyata sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan karena menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Jadi Tersangka KPK, Chandra Tirta Wijaya Sudah Mundur dari Partai Ummat Sejak Akhir Agustus
Baca Juga
Hal itu diungkapkan oleh Kasubag Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ahmad Nursaleh, yang membenarkan nama Chandra Tirta Wijaya sudah dicegah ke luar negeri.
"Yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023," ujar Nursaleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (4/10).
"Diusulkan oleh KPK dengan kasus korupsi," pungkas Nursaleh.
Sebelumnya, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK membuka penyidikan baru sebagai pengembangan dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015.
"Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi," ujar Ali kepada wartawan, Selasa pagi (4/10).
Namun demikian, Ali mengaku belum bisa membeberkan kepada publik siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu akan dibeberkan ke publik setelah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL di KPK, anggota DPR RI yang diduga menerima uang mencapai Rp 100 miliar dan ditetapkan tersangka adalah Chandra Tirta Wijaya. Ia merupakan anggota DPR Fraksi PAN periode 2009-2014 dan saat ini menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Ummat.
Hari ini, Chandra dipanggil tim penyidik untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum tiba di Gedung Merah Putih KPK. 
- Dirawat di RSUD, Alasan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
- KPK Sita Tanah Milik Andhi Pramono di Banyuasin
- KPK Panggil Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera
