Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN saat ini tengah merancang teknis penjualan vaksin gotong royong.
Jurubicara Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan aturan teknis mengenai vaksin gotong royong yang diperbolehkan tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk individu.
Sehingga setelah adanya aturan ini, Kementerian BUMN melalui Kimia Farma segera merancang distribusi dan penjualan vaksin ini untuk masyarakat demi tercapainya herd immunity seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.
"Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan supaya vaksinasi semakin cepat dilaksanakan. Jadi banyak pilihan,” katanya, seperti dilansir dari Kantor berita Politik RMOL.ID.
Arya menegaskan, vaksin gratis bagi rakyat akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, pemerintah membuka peluang untuk masyarakat yang ingin membeli vaksin.
Tarifnya, ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya, setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin individu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 879.140 untuk menyelesaikan tahapan vaksinasinya. Biaya tersebut terdiri dari harga vaksin Rp 643.320 untuk dua dosis dan tarif vaksinasi Rp 235.820 untuk dua kali penyuntikan.
Sebanyak delapan klinik Kimia Farma menyediakan layanan vaksinasi individu di enam kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Gianyar.
Vaksinasi mandiri berbayar yang disediakan perusahaan BUMN, Kimia Farma dinilai kontras dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin kesehatan rakyatnya.
"Tidak berakhlak ini namanya, kalau pakai istilah anak jaman sekarang," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).
Ia menjelaskan, sudah menjadi tugas pemerintah memastikan rakyatnya mendapat hak paling dasar, yakni hak untuk hidup. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah sepatutnya memenuhi hak rakyat, termasuk di antaranya memberikan vaksin Covid-19 secara cuma-cuma, bukan dengan menebus menggunakan uang.
Namun sayang, vaksin berbayar yang telah disetujui pemerintah justru terlihat sebagai upaya melepas tanggung jawab yang harusnya dilakukan pemerintah. "Mengapa tanggung jawab itu dikembalikan ke rakyat dengan mesti bayar untuk vaksin?" tandasnya.
Tidak hanya dari Demokrat, kritik pedas mengenai rencana komersialisasi vaksin juga dilontarkan Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra Kamrussamad.
Menurutnya pemerintah seharusnya menjaga dan menyelamatkan rakyatnya dengan membebaskan vaksin. "BUMN jualan vaksin di atas penderitaan rakyat, ini dzolim namanya,” ucap Kamrussamad, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).
Oleh sebab itu, ia berencana menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin.
“Apakah Ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan diatas penderitaan Rakyat. Apakah hal ini Pantas?,” tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi rakyatnya. Apalagi Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan bahwa vaksinasi harus gratis dan anak buahnya di kementerian seharusnya menuruti mandat tersebut.
Legislator dari dapil DKI Jakarta ini mencermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan terakhir, yakni polemik obat Ivermectin, permintaan dana APBN untuk PMN sebesar Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, dan terakhir terkait harga jual eceran vaksin di Kimia Farma.
"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu,” ungkapnya.
Begitu juga Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid yang menegaskan jika menegaskan vaksin Covid-19 gratis dan tidak boleh dikomersialkan.
Kata pria yang karib disapa Cak Udin ini, Presiden Joko Widodo eharusnya menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi Covid-19, bukan malah berencana mengomersialisasi vaksin.
"Vaksin sebagai salah satu peluang untuk selamatkan nyawa orang harusnya menjadi vital interest negara. Konsekuensinya gratis untuk rakyat,” tandasnya. 
- Gelar Vaksinasi Massal, PKP Sumsel Ikut Berkontribusi Kejar Herd Immunity
- Kejar Herd Immunity, Ini Lima Strategi Muba Percepat Vaksinasi
- Keroyok Vaksinasi Telah Suntik 350 Ribu Warga OKI
