Profesor untuk Megawati, Prof. Musni Umar: Ada Pertimbangan Politik

Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar. (net/rmolsumsel.id)
Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar. (net/rmolsumsel.id)

Rencana Universitas Pertahanan memberikan gelar profesor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri menuai pro kontra. Bahkan muncul narasi sulit bila pemberian gelar itu tidak dikaitkan dengan kepentingan politik.


Selama ini, gelar profesor bagi para akademisi sangat sulit didapatkan. Perlu ada usaha ekstra, mulai dari memperbanyak karya di jurnal internasional, hingga harus mengajar sebagai dosen minimal 10 tahun. Namun perlakuan berbeda dialami Presiden Kelima RI tersebut yang akan mendapat gelar profesor dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat besok (11/6).

“Untuk jadi guru besar itu harus punya karya banyak, dan harus doktor dan lain-lain. Kalau dari akademisi itu tidak mudah mendapatkan gelar profesor, sekarang bergelar master pun sulit bukan main,” ujar Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Musni menilai wajar jika rencana pemberian gelar kepada Megawati itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun demikian, hal tersebut wajar di Indonesia yang menganut demokrasi.

“Kalau untuk penghargaan kepada beliau (Megawati) ini kan sifatnya penghargaan, tentu ada pertimbangan politik. Karena kan beliau mantan Presiden,” jelas Musni.

Adapun pemberian gelar profesor bagi dosen tidak tetap tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, beberapa tokoh juga pernah mendapat gelar seperti yang akan diberikan kepada Megawati.

“Ada dulu Chairul Tandjung juga pernah mendapat gelar profesor, padahal enggak pernah mengajar (bukan dosen tetap). Kemudian Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga,” sambungnya.

Oleh karenanya, pemberian gelar profesor kepada Megawati ia serahkan kepada publik untuk menilai.

“Ini negara demokrasi, baik buruknya ya itu masing-masing penilaian orang, kan beda-beda,” tutupnya.