Presiden RI Joko Widodo membantah penganugerahan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto sebagai bagian dari transaksi politik.
- Diberi Kehormatan Jenderal Bintang 4, Prabowo Disandingkan dengan SBY Hingga MacArthur
- Presiden Jokowi: Riak-riak Pemilu Itu Biasa dan Wajar
- Sah! Prabowo Dianugerahi Jenderal Kehormatan
Baca Juga
Bantahan itu disampaikan sosok yang akrab disapa Jokowi, usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024, di Gedung Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
"Kalau transaksi politik, kita berikan saja sebelum Pemilu," kata Jokowi sembari terkekeh.
"Ini kan (kenaikan pangkat) setelah Pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," sambungnya.
Kepala negara juga menjelaskan, kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal bukan hal yang baru
Sebelumnya pernah diperoleh Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Marves Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, dan mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) Hendropriyono, serta beberapa tokoh lain.
"Jadi, semuanya memang berangkat dari bawah berdasarkan usulan Panglima TNI. Saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan," pungkasnya.
- Bupati Muba Sembelih Sapi Kurban Presiden Prabowo
- Presiden Prabowo Beri Bantuan Sapi Kurban ke Lubuklinggau
- Prabowo Coba Drone Pertanian di Sumsel, Targetkan Peningkatan Produksi Beras 25 Persen
