Aksi marah-marah Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat Pemadanan Data Bantuan Sosial (Bansos), Kamis (30/9), seharusnya tidak perlu dilakukan. Perbedaan data keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) antara pusat dan daerah bukanlah permasalahan yang baru terjadi.
Kondisi itu tentunya telah dialami sendiri oleh Risma sejak dirinya menjabat Wali Kota Surabaya dua periode.
“Bu Risma ini kan mantan kepala daerah, mantan walikota, jadi harusnya tahu problem yang dihadapi dalam hal data ini,” Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Mensos Risma seharusnya mencari akar masalah untuk menyelesaikan perbedaan itu. Apalagi saat ini relatif tidak ada kendala alat komunikasi dan teknologi, bukan bersikap emosional hingga diperlihatkan kepada publik.
“Sebagai walikota tentu Bu Risma tahu apa akar masalahnya, mengapa terjadi masalah pendataan ini. Kan setiap saat sebetulnya daerah bisa memberikan update data terbaru kepada Kementerian Sosial,” tandasnya.
- Panja DPR Putuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Rp93,4 Juta
- Biaya Haji 2024 Membengkak, DPR Perjuangkan di Bawah Rp100 Juta
- Video Cuci Mobil Dinas Viral, IMM DKI Jakarta: Bu Risma Ini Politisi atau Aktris Sinetron?