Pengamat Politik Sebut Netralitas dan Profesionalisme Penyelenggara Pilkada Krusial di Pagar Alam

Pengamat politik Sumsel, DR. Arif Ardiansyah. (ist/rmolsumsel.id)
Pengamat politik Sumsel, DR. Arif Ardiansyah. (ist/rmolsumsel.id)

Pengamat politik Sumsel, DR. Arif Ardiansyah, menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme dari seluruh penyelenggara dan pengawas Pilkada serentak, termasuk di Kota Pagar Alam. 


Hal ini menjadi sangat krusial mengingat pemilihan kepala daerah untuk periode lima tahun mendatang semakin mendekat.

Arif menyampaikan kekhawatiran masyarakat tentang netralitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, isu ketidaknetralan yang berkembang di publik setempat harus menjadi perhatian utama agar demokrasi di kota tersebut tidak tercoreng.

"Tentu masyarakat Kota Pagar Alam dan kita semua ingin pesta demokrasi yang jujur dan adil dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengawas yang netral dan profesional, tanpa adanya upaya main mata antara peserta kontestasi dengan panitia pelaksana di semua tingkatan," kata Arif saat dibincangi Kantor Berita RMOL Sumsel, Kamis (1/8).

Ia menegaskan ketidaknetralan penyelenggara dapat merusak integritas demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Untuk itu, Arif menyarankan beberapa langkah untuk memastikan pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. 

"Pertama, penyelenggara pemilu harus memastikan seluruh proses, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara, dilakukan dengan transparan," tegasnya.

Arif juga menekankan pentingnya keberadaan pengawas independen yang kredibel, seperti LSM, akademisi, dan media massa, untuk memantau jalannya pemilihan. Kehadiran pengawas independen ini, menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yang berlangsung.

Selain itu, Arif menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan pertemuan komunitas, untuk memastikan masyarakat memahami cara melaporkan pelanggaran dan menjaga integritas pemilu. 

"Penegakan hukum yang tegas juga harus menjadi prioritas, di mana setiap pelanggaran atau kecurangan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk menindak oknum penyelenggara pemilu yang terindikasi dan terbukti tidak netral," lanjut Arif.

Arif juga menyarankan agar setiap kontestan Pilkada memperkuat saksi mereka di setiap TPS. Saksi yang ditunjuk harus paham dengan tugas pokoknya dan siap mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara. Kehadiran saksi ini, menurutnya, akan membuat proses pemilu lebih transparan dan mencegah kecurangan.