Anggaran yang dicairkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai cukup untuk melaksanakan tahapan pemilu di tahun 2022. Di mana Kemenkeu sudah mencairkan Rp 3,6 triliun dari pengajuan KPU sebesar Rp 8 triliun.
- Tim Hukum Amin: Saksi Ahli KPU Gagal Bantah Dalil Sengketa Pilpres
- Pengembang Sirekap Benarkan KPU Sewa Server Alibaba Usai Dapat Serangan Siber
- Profesor IT: Hitungan KPU dan Quick Count Beda 0,07 Persen
Baca Juga
Begitu tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Kota Padang, Selasa (9/8).
“Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp 8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan 3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 ini tidak masalah,” tegasnya.
Mantan Kapolri ini mengurai bahwa anggaran sebesar Rp 4,4 triliun yang belum dicairkan adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Mulai dari membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU, hingga untuk pembangunan gudang logistik KPU.
Artinya, untuk pelaksanaan tahapan, anggaran yang dicairkan sudah cukup. Di satu sisi, dia meminta KPU paham dengan situasi keuangan negara yang masih fokus pemulihan ekonomi.
Dia berharap KPU bisa menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan gudang-gudang logistik. Sementara bagi KPU yang belum punya kantor, dia meminta supaya mengirimkan data agar diberi solusi.
“Kalau perlu gudang, pakai saja fasilitas pemda. Silakan dibuat datanya nanti saya sampaikan kepada kepala daerah,” ucapnya. 
- Tim Hukum Amin: Saksi Ahli KPU Gagal Bantah Dalil Sengketa Pilpres
- Pengembang Sirekap Benarkan KPU Sewa Server Alibaba Usai Dapat Serangan Siber
- Profesor IT: Hitungan KPU dan Quick Count Beda 0,07 Persen
