Kaum perempuan menjadi masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Beberapa studi dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam namun memiliki lebih sedikit akses akan sumber daya alam tersebut.
- Gelar Seminar Nasional, Pemkab Muba Gelorakan Pencegahan Kekerasan Perempuan Hingga Kesetaraan Gender
- Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemkab Muara Enim Gelar Sosialisasi Perda PUG
Baca Juga
Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.
Untuk itu, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mendorong pengarusutamaan gender ke dalam berbagai produk kebijakan pembangunan dan dalam praktik dunia usaha.
Kepala DP3A Sumsel, Henny Yulianti mengatakan, komitmen kuat Pemprov untuk kesetaraan gender ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 32/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023 hingga Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 62/2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.
"Tujuan dari aturan ini untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan sebagainya. Upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh perangkat daerah dan instansi,” kata Henny dalam diskusi yang digelar di Hotel Aryaduta, belum lama ini.
Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) David Susanto mengatakan upaya pengarusutamaan gender Pemprov Sumsel sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam proyek Land4Lives. Land4Lives yang dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia adalah proyek berdurasi lima tahun yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC).
Proyek ini dilaksanakan di 3 provinsi (Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur) yang bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
"Kami mendukung komitmen pemerintah Sumatera Selatan dalam pengarusutamaan gender, karena salah satu prinsip yang diyakini dalam Land4Lives adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim," tandasnya. 
- Perempuan Nelayan Jawa Timur Deklarasikan Dukung Ganjar-Mahfud
- Hasil Survei: Lebih dari 70 Persen Perempuan Lulusan Teknik di Pakistan Jadi Pengangguran
- Dapat Pacar yang Mengaku Polisi, Seorang Perempuan di Palembang Tertipu hingga Rp 158 Juta
