Pemprov Dapat Pinjaman Pusat, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel: Belum Terinformasikan

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho (Dudy Oskandar/rmolsumsel.id)

Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah daerah karena terimbas pandemi Covid-19, membuat Kementerian Keuangan memberikan pinjaman dana pembangunan. Adapun total pinjaman yang dikucurkan sebesar Rp19,1 triliun.


“Dana Rp19,1 triliun ini dialokasikan kepada 30 Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah disetujui pinjaman daerahnya,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Komite IV DPD RI, Selasa (22/6).

Menurut Sri, jumlah nominal pinjaman pemerintah pusat untuk setiap daerah berbeda-beda. Misalnya Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,66 triliun, Kabupaten Ponorogo Rp200 miliar, Provinsi Jawa Barat Rp1,81 triliun, dan Provinsi Banten Rp851 miliar.

Kemudian, Provinsi Bali sebesar Rp1,5 triliun, Kabupaten Gorontalo Rp492 miliar, Kota Bogor Rp494 miliar, Kota Banda Aceh Rp60 miliar, dan Provinsi Maluku Rp700 miliar.

Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Utara Rp723 miliar, Provinsi Sulawesi Selatan Rp1,33 triliun, Provinsi Sumatra Selatan Rp507,96 miliar, Kabupaten Gianyar Rp134 miliar, dan Kabupaten Tapanuli Utara Rp326 miliar.

“Beberapa daerah penerimaan aslinya anjlok akibat dampak Covid-19. Misalnya pariwisata di Bali atau daerah lain yang mengandalkan kegiatan ekonomi yang berinteraksi. Dengan pinjaman ini memberikan ruang dan kesempatan bagi daerah agar memiliki sumber dana guna melanjutkan program pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Sri.

Merespons hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho mengatakan, kemungkinan pinjaman sebesar itu adalah pinjaman Provinsi Sumsel untuk tahun 2020 .

“Memang realisasinya di 2021, tapi untuk membiayai kegiatan tahun 2020. Karena kemarin kan banyak pembayaran yang tertunda, direalisasikan pembayaran itu di Maret, April. Kalau nilai sebesar itu kayaknya sama dengan nilai  pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun kemarin,” ucap Ridho, Selasa (22/6).

Ridho mengaku belum mengetahui adanya pencairan pinjaman dari Pemerintah pusat itu.

“Tidak tahu kalau pimpinan ya. Yang pasti kalau kami selaku anggota di komisi, belum terinformasikan. Cuma biasanya yang seperti itu barang kali kalau ada surat resmi biasanya ada tembusan ke pimpinan,” tuturnya.