Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menargetkan peningkatan penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2021. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkab OKU Selatan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
- Hindari Produk Ilegal dan Kedaluwarsa, BBPOM Ajak Masyarakat Lebih Teliti
- Simpatisan Empat Calon Kades Karang Anyar Muratara Pertanyakan Hasil Pilkades
- Pemkab Muba Siapkan Perlindungan Bagi Masyarakat Pekerja Rentan
Baca Juga
Inspektur OKU Selatan, Ramin Hamidi mejelaskan, pencapaian MCP meliputi delapan indikator. Diantaranya, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola dana desa.
“Harapannya tahun ini capaiannya bisa ditingkatkan,” kata Ramin saat Rapat Koordinasi Aksi Program MCP KPK RI Triwulan 1 Tahun 2021 serta Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaaan BPK Semester 1 Tahun Anggaran 2021, Senin (28/6).
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi ditandai dengan pelayanan masyarakat yang baik, biaya transparan dan akuntabel yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan yang konkret. KPK juga menyampaikan terkait persiapan MCP Tahun 2021 masih didasarkan pada delapan indikator utama dengan lebih menekankan pada kedalaman substansi.
“Fokusnya pada perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah. Tapi bukan berarti mengabaikan hal lain,” terangnya.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencapai MCP saja. Namun program pencegahan korupsi di Kabupaten OKU Selatan juga diharapkan bisa benar-benar diterapkan.
“Kami optimis kedepannya dapat meningkat lagi,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah OKU Selatan, Romzi mengatakan, perlu diperhatikan untuk seluruh kepala OPD agar segera melakukan koordinasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan MCP KPK.
“Kedepannya akan dilakukan koordinasi antar OPD yang termasuk dalam 8 area intervensi KPK guna meningkatkan capaian hasil MCP KPK pada pelaporan triwulan selanjutnya,” pungkasnya.
- Jarang Ngantor, Dua Kepala Sekolah di OKU Selatan Ini Disentil DPRD Sumsel
- Hitung Ulang TPS di OKU Selatan Belum Ditindaklanjuti, Ini Kata Bawaslu Sumsel
- Terkait Hitung Ulang 1.325 TPS di OKU Selatan, KPU Sebut Sudah Laksanakan Rekomendasi Bawaslu
