Pemkab Muba Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Percepat Transformasi Digital Keuangan

Bupati Muba Toha saat menghadiri peluncuran penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital. Foto : Diskominfo Muba
Bupati Muba Toha saat menghadiri peluncuran penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital. Foto : Diskominfo Muba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital. 


Acara peluncuran digelar pada Rabu, 11 Juni 2025, di Auditorium Pemkab Muba dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati HM Toha SH, Sekda Dr. Apriyadi MSi, dan perwakilan dari Bank Indonesia serta Bank Sumsel Babel.

Bupati Muba, Toha, menjelaskan bahwa KKPD adalah hasil kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Penggunaan KKPD bukan hanya inovasi semata, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk mendukung digitalisasi di Muba. KKPD akan membantu mengurangi penggunaan uang tunai, mempercepat pencatatan, dan memperkuat pengawasan terhadap setiap pengeluaran,” ujar Bupati Toha.

Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel, Suroso Djailani, menegaskan pentingnya KKPD sebagai langkah modernisasi tata kelola keuangan daerah. Ia mengapresiasi upaya Pemkab Muba dalam menjalankan kebijakan yang juga merupakan arahan Pemerintah Pusat.

“Ini adalah tonggak baru dalam reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih modern,” ungkap Suroso.

Iman Gunadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, turut menyampaikan dukungannya terhadap langkah ini sebagai bagian dari kebijakan transformasi sistem pembayaran yang terintegrasi dan efisien.

Plt Kepala BPKAD Muba, Ariyanto, menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sosialisasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami mekanisme dan manfaat KKPD.

“Kami ingin memastikan implementasi KKPD berjalan lancar dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara pengeluaran. Ini adalah langkah besar menuju pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan,” ujar Ariyanto.

Peluncuran KKPD menandai langkah maju bagi Pemkab Muba dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih baik, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, dan visi transformasi digital di Muba dapat terwujud.