RMOLSumsel. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, pihaknya segera menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat. Langkah ini untuk memudahkan para pengusaha pelabuhan dan menarik investasi.
- Soal Ancaman Resesi, Ekonom Minta Waspadai China
- Momen Nataru, Hotel Santika Radial Hadirkan Promo All You Can Eat dengan Harga Terjangkau
- Diminta Kemendagri, bank bjb akan Jalankan Program Digitalisasi Nusantara
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Budi saat menghadiri acara perayaan lima tahun berdirinya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel JW Marriott kemarin malam.
"Saya janjikan kecepatan karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perizinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu izin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan," ujar Budi seperti dilansir JPNN.Com.
Selain itu, mantan dirut AP II ini juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.
"Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kami bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, ke mana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat format yang lebih sederhana," jelas Budi.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar bisa mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.
Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli,menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan,pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, dan yang terakhir adalahmengakomodasi otonomi daerah.
"Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya," ungkap Budi.
Pada kesempatan ini Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik.
Dia juga berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.
"Kami memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan," tandas Budi.
Dalam kegiatan ini Menteri Perhubungan didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa serta Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelia Hartoto.[ida]
- Target Selesai 2023, Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara Mulai Dibangun
- Bengkel Sepeda Di Palembang Mulai Sepi Pelanggan, Ini Sebabnya
- Harga Rumah KPR Bersubsidi Naik Awal 2024, Bank BTN Tetap Optimistis
