Pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 dikhawatirkan menjadi klaster baru pandemi Covid-19.
- Mensos Risma Marah-marah Lagi, Adu Mulut dengan Warga yang Menuntut Bansos
- Bisa Merusak Citra PDIP dan Jokowi, Risma Disarankan Mundur dari Mensos
- Beras Bansos Banyak Dikeluhkan Warga, Mensos Risma Harus Evaluasi
Baca Juga
Pasalnya, baru tahap pendaftaran pasangan calon saja sudah mengundang kerumunan yang berpotensi menyebarkan wabah.
Atas alasan itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada serentak guna menekan penyebaran pandemi Covid-19.
“Saya berharap Presiden Jokowi dan pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada yang bisa saja kita anggap sebagai “biang kerok” peningkatan signifikan pandemi Covid 19 di Indonesia,” katanya kepada wartawan, Rabu (9/9).
Jika pilkada tetap digelar, anggota Komisi I DPR RI ini khawatir tidak akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Sebab, banyak pemilih yang kemungkinan besar tidak ikut memberi suara saat pemilihan.
Lebih lanjut, Syaifullah Tamliha juga meminta agar pemerintah tidak membandingkan Indonesia dengan negara lain yang tidak menunda pilkada. Sebab, jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia sangat besar.
“Lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah sehingga kita bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol Covid-19,” tandasnya.
- Terpidana Korupsi Alat Pencegahan Covid-19, Leksi Yandri Dijebloskan ke Penjara
- HMPV Tidak Akan Jadi Pandemi Seperti Covid-19
- HMPV Melonjak di China, Indonesia Diminta Waspada