PDIP Tolak Tegas Pelarangan Jurnalisme Investigasi

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga/RMOL
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga/RMOL

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menentang adanya pelarangan jurnalisme investigasi yang wacananya dimasukkan dalam revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran.


"Tentang RUU Penyiaran, PDI Perjuangan mendorong supaya RUU Pemilu ini benar-benar tidak menghapuskan penyelidikan secara investigatif," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, ketika ditanya soal polemik RUU Penyiaran yang dianggap membungkam kebebasan pers, Kamis (16/5).

Djarot menegaskan, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Maka, seharusnya negara memberikan ruang kepada pers untuk menjaga demokrasi dengan tidak melarang melakukan jurnalisme investigasi.

"Jangan sampai karena ketakutan yang berlebihan, pers dengan penyiaran negatif kemudian dilarang,” demikian Djarot Saiful Hidayat.

Sebelumnya, DPR RI berinisiatif untuk merevisi UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam revisi ini ada aturan pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c akan membatasi independensi media dalam mengungkap fakta.

Banyak pihak menilai larangan jurnalisme investigatif justru berpotensi membatasi kerja jurnalis dalam menyebarluaskan kebenaran kepada publik.