DPD PDI Perjuangan Sumsel mengerahkan kadernya untuk kampanye door to door mendatangi langsung rumah- rumah warga demi memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng moncong putih.
- Di Muba, Bertambah 23 Kasus Positif Covid-19
- Dodi Reza Warning Wilayah Rentan Karhutbunlah
- Positif Covid-19 Tambah 4.284 tapi Sembuh Lebih Banyak
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, ada tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak di Sumsel tahun ini, yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Kabupaten PALI, Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, saat ini PDIP sudah menyelesaikan 95 persen konsolidasi organisasi di Sumsel, artinya sudah hampir 100 persen terbentuk.
"Di Pilkada ini, kita bukan pengumpulan massa, tapi kader mendatangi massa dari rumah ke rumah. Kita memiliki kurang lebih 102.000 pengurus hingga tingkat desa se-Sumsel," ungkap Wakil Ketua DPRD Sumsel ini.
Ia mengatakan, di pilkada tahun ini, dari tujuh kabupaten yang menggelar pilkada, PDIP memajukan kader sendiri di lima pilkada, yaitu Pilkada Muratara, PALI, Mura, OI, dan OKU Timur.
Di sisi lain, dalam pelaksanaan pilkada yang bertepatan dengan pandemi Covid-19, mengharuskan dilakukannya pengetatan penerapan protokol kesehatan. Karena jika tidak penyebaran Covid-19 akan bertambah parah.
"Kalau untuk tunda atau tidak (pilkadanya), kita ikut pemerintah, tapi jikalau nanti dilanjutkan, yang pasti tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena kalu tidak situasinya akan semakin parah," kata Giri.
Menurutnya, perlu tindakan tegas, terutama bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, sanksinya harus jelas dan tegas, misalkan jika ada paslon yang melanggar protokol kesehatan, akan kehilangan masa kampanye beberapa hari.
"Yang ditakutkan disini kan munculnya klaster baru, maka harus diberikan aturan yang keras dan tegas terkait protokol kesehatan ini. Sekarang belum ada sanksi, dan ini yang harus dipertegas, PKPU nya yang harus diatur," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel Muhammad F Ridho mengatakan, sampai saat ini Demokrat mengikuti keputusan pemerintah.
"Pro kontra (penundaan pilkada) dalam situasi sekarang ini masih pembahasan, belum ada keputusan, kita tunggu, sepanjang keputusannya berlangsung kita ikut, kalau keputusan nantinya itu ditunda, ya kita menghargai," pungkasnya.
- Presiden PKS Beberkan Alasan Ajukan Uji Materi Presidential Threshold 20 Persen
- PKS Resmi Ajukan Gugatan ke MA, Ingin presidential threshold jadi 7 hingga 9 Persen
- Ambang Batas Pencalonan Presiden Hanya Permainan Segelintir Orang
