Pasar Bayangan di Jakabaring Terancam Dibongkar, DPRD Palembang Telusuri Kronologi Pembangunan

Suasana rapat Komisi II DPRD Palembang membahas pasar bayangan di Jakabaring yang terancam dibongkar karena dinilai ilegal. (Ist/rmolsumsel.id)
Suasana rapat Komisi II DPRD Palembang membahas pasar bayangan di Jakabaring yang terancam dibongkar karena dinilai ilegal. (Ist/rmolsumsel.id)

Keberadaan pasar bayangan di lahan seberang Pasar Induk Jakabaring yang tidak memiliki izin terancam dibongkar. Komisi II DPRD Palembang mencari solusi karena pembongkaran ini terkait nasib pedagang kaki lima (PKL) yang diklaim swadaya membangun pasar tersebut.


Pendirian pasar tersebut dinilai Pemkot Palembang ilegal karena tidak memiliki izin dan beberapa pelanggaran lainnya. Bahkan pihak yang membangun pasar tersebut sudah mendapat Surat Peringatan (SP) I dari Dinas PUPR Kota Palembang.

Komisi II DPRD Palembang pun memanggil pihak yang melakukan pembangunan untuk menjelaskan duduk persoalan pada rapat yang digelar pada Senin (22/11).

Dalam rapat itu, diketahui pembangunan itu dilakukan oleh mantan Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P Ratu, di atas lahan milik anak mantan Gubernur Sumsel.

Asnawi yang hadir dalam rapat tersebut mengaku, pembangunan itu atas dasar swadaya PKL di kawasan Pasar Induk Jakabaring. Dirinya pun dipercaya sebagai direktur atas pendirian bangunan yang diketahui melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) serta Garis Sempadan Jalan (GSJ).

Mengenai izin pembangunan, Asnawi mengatakan, hal itu belum ada. Asnawi berjanji akan segera mengurus izin.

“Nanti akan kita urus. Kalau harus dirobohkan, bagaimana dengan uang PKL yang sudah menyetorkan untuk pembangunan itu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Fahrie Adianto, didampingi Sekretaris Komisi, Pomi Wijaya mengatakan, pihaknya akan melakukan review kembali semua laporan dari mitra dan pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan pasar tersebut.

“Disebutkan jumlah PKL mencapai 60 orang. Masing-masing swadaya sebesar Rp50 juta. Yang pasti persoalan ini akan kami tindaklanjuti, apakah benar pembangunan itu dilakukan atas swadaya PKL,” ujar Fahrie.

Pada rapat tersebut dihadiri perwakilan Dinas PUPR, DPMPTSP, PD Pasar Palembang Jaya, DLHK, dan tenaga ahli pelayanan publik.