Musi Prima Coal, Diantara Sanksi Penghentian Produksi dan Target Penuhi Kewajiban DMO ke PLN

Tambang PT Musi Prima Coal dengan latar belakang pembangkit listrik PT GHEMMI.(rmolsumsel)
Tambang PT Musi Prima Coal dengan latar belakang pembangkit listrik PT GHEMMI.(rmolsumsel)

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini beberapa hari lalu membeberkan sejumlah perusahaan batubara yang belum memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) hingga Oktober 2021. 


Nah, satu diantara sejumlah perusahaan tersebut muncul nama PT Musi Prima Coal (PT MPC), yang ternyata baru memenuhi 2 juta ton dari kontrak sebesar 7,5 juta ton batubara. 

Penekanan khusus terhadap perusahaan ini, karena PT MPC merupakan pemegang IUP PMA satu-satunya dalam daftar tersebut yang belum mencukupi nilai kontrak terhadap PLN. 

Di sisi lain, PT Musi Prima Coal yang mendapat sanksi peringatan dan penghentian produksi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, kembali mendapat sanksi. Kali ini berupa sanksi administratif paksaan dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Provinsi Sumsel. 

Ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor 0520/KPTS/DLHP/B.IV/2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Musi Prima Coal. Surat itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas LHP Sumsel, Edward Candra akhir bulan lalu.  

Dalam surat tersebut, sanksi diberikan kepada PT MPC yang beralamat di Desa Gunung Raja dan Desa Air Limau, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, dan Desa Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Sumatera Selatan itu, harus segera dijalankan oleh Henri, selaku Direktur Utama dan Penanggung Jawab. 

Areal tambang 2 milik PT MPC yang terletak di Desa Air Limau dan sebagian Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim. (rmolsumsel)

Tak Hanya Pelanggaran Lingkungan, Dinas LHP Temukan MPC Menambang di Luar IUP

Sanksi administratif paksaan pemerintah kepada kegiatan pertambangan batubara PT MPC itu muncul akibat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang dijabarkan di bawah ini, yakni: 

1. Tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan hidup AMDAL (ANDAL, RKL/RPL, Matrik) yaitu: (a) Tidak melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai dengan penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan dan/atau kegiatan, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terjadi perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup; (b) Tidak mempertahankan vegetasi minimal 100 meter sisi kanan dan kiri Sungai Penimur yang terputus; (c) Tidak memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon terutama pada vegetasi-vegetasi yang dipertahankan dengan memberikan himbauan dan papan pengumuman; (d) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan batas proyek dan memelihara pohon pelindung; (e) Tidak melakukan penempatan crusher dalam satu ruang tertutup dengan tekanan yang lebih rendah dengan udara luar (disedot pakai fan) di dermaga; (f) Tidak membuat bangunan kedap suara dari sumber dampak bising dan pemasangan silencer pada peralatan tersebut di dermaga; (g) Tidak melakukan pengoptimalan perencanaan sistem drainase (penirisan tambang yang komprehensif yaitu dengan membuat saluran terbuka, sumur pengumpul (sump) dan sistem penirisan pada tumpukan buangan tanah (pile drainase system); (h) Tidak melakukan pengoptimalan membuat kolam pengendap lumpur (KPL) untuk masing-masing lereng tambang yang terdiri dari kolam pengendapan utama yang berukuran 100 x 60 x 4 m dan kolam pengendapan pembantu yang berukuran 100 x 50 x 4 m dengan tanggul berselang-seling; (i) Tidak melakukan pengoptimalan menambahkan kapur (CaCO3) pada Kolam Pengendap Lumpur untuk meminimalkan terbentuknya air asam tambang. - Melakukan penimbunan tanah pucuk di waste area dengan tiga sistem konfigurasi yang akan mengurangi air asam tambang di timbunan lapisan overburden hingga tingkat rendah yang dapat diterima, yaitu dengan pucuk tanah liat 1 m dipadatkan; (j) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim dalam perencanaan pengolahan batubara; (k) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas PU Pengairan Kabupaten Muara Enim dalam penataan saluran-saluran air; (l) Tidak melakukan pengoptimalan dalam pengelolaan air di KPL secara kimia dengan pemberian kapur koagulan (tawas dan kaporit ) dan flokulan; (m) Tidak melakukan pengoptimalan dalam meminimalkan terbentuknya air asam tambang dapat dilakukan dengan aplikasi bioleaching; (n) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim dalam perencanaan stockpile; (o) Tidak melakukan pengoptimalan dalam pengelolaan limbah cair domestik akan dilakukan dengan membangun septic tank dengan sistem resapan; (p) Tidak melakukan pengoptimalan dalam penyimpanan bahan kimia bekas khususnya yang merupakan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor 68/Bapedal/ 05/; (q) Tidak melakukan pengoptimalan penyedotan secara berkala pada kolam pengendap untuk  membuang sedimen yang terbentuk, sedimen tersebut selanjutnya dapat ditimbunkan di dumping area; (r) Tidak melakukan penggunaan air bersih dilakukan dengan cara sistem daur ulang terutama untuk perawatan taman, peturasan dan lain-lain; (s) Tidak melakukan pengoptimalan penanganan atau pembuangan tanah pucuk tanah secara terencana dan sistematis mulai dari tahap perencanaan penggalian sampai ke penimbunan tanah di dumping area; (t) Tidak melakukan pengoptimalan pengupasan top soil (lapisan tanah atas) yang dikumpulkan pada suatu area tertentu dan nantinya akan dipakai untuk reklamasi lahan; (u) Tidak melakukan pengoptimalan penambangan dengan sistem back filling yang dilengkapi dengan system drainase dan perencanaan lereng yang sesuai dengan sifat teknis dan mekanis tanah; (v) Tidak melakukan pengoptimalan pekerjaan reklamasi sesegera mungkin pada daerah-daerah bekas galian tambang; (w) Tidak melakukan pengoptimalan dalam mempertahankan vegetasi pada lahan yang berlereng > 25%; (x) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim dalam perencanaan stripping of overburden; (y) Tidak memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon terutama pada vegetasi-vegetasi yang dipertahankan dan dilarang meburu satwa liar dilokasi dengan memberikan himbauan dan papan pengumuman; (z) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dalam memelihara pohon dan mengembalikan fauna ke habitat baru; (aa) Tidak melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan dan aparat desa serta LSM untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian areal konservasi dan agar masyarakat tidak berburu terutama pada hewan yang dilindungi; (bb) Tidak melakukan pengoptimalan perencanaan system drainase (penirisan) tambang yang komprehensif; (cc) Tidak melakukan pengoptimalan dalam membuat kolam pengendap lumpur (KPL) untuk masingmasing lereng tambang agar run off tidak langsung masuk ke badan- badan air penerima; (dd) Tidak melakukan pengoptimalan dalam membuat atap pada open storage agar material tidak terkena hujan; (ee) Tidak melakukan pengoptimalan pengelolaan limbah cair domestik akan dilakukan dengan membangun septic tank dengan sistem resapan; (ff) Tidak melakukan pengoptimalan penyimpanan  bahan kimia bekas khususnya yang merupakan limbah B3; (gg) Tidak melakukan pengoptimalan membangun oil/water separator untuk memisahkan air dan minyak dari kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan genset dan bengkel; (hh) Tidak melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga ekonomi yang ada di masyarakat baik yang formal (koperasi) maupun informal (kelompok-kelompok usaha); (ii) Tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para karyawan dan penduduk di sekitar lokasi dan Puskesmas-Puskesmas disekitar operasional penambangan; (jj) Tidak melakukan perencanaan  penambangan  good mining practice sehingga terjadi penambangan diluar IUP seluas 1,75 Ha; dan (kk) Tidak melakukan pengoptimalan kajian dalam dua wilayah kerja Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih didalam dokumen IUP PT. MPC Tahun 2018.

2. Tidak melakukan Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air yaitu : (a) Tidak melakukan persetujuan teknis pada IPAL Domestik (Office Workshop, Mess Kontraktor ) : S: 03024’09,47”, E: 104007’45,63”; (b) Tidak melakukan pemantauan debit harian Tahun 2021; (c) Tidak melakukan pemantauan parameter pH dan debit air harian limbah domestik; (d) Tidak melakukan pengukuran kualitas air limbah domestik PT. Musi Prima Coal pada Bulan Januari – Juni 2021 mengacu pada Permen LHK Nomor P.68/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yaitu parameter pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Amoniak Total dan MPN Coliform; (e) Tidak melakukan pengukuran kualitas air permukaan (Hulu dan Hilir Sungai Lematang) pada semester 1 Tahun 2021 dengan menggunakan parameter baku mutu tidak sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai, acuan yang dipakai adalah kualitas air sungai klas 2 yang meliputi parameter yang belum diukur antara lain ; BOD, COD, TDS, Amoniak, Minyak Lemak, NO3, NO2, Temperatur air, Temperatur udara, Cr, Zn, Cd, F, Cl, SO4, Arsen, Selenium, Cyanida, Barium, Sulfida, Pb, DO, Fenol, Cu, Belerang sebagai H2S, Fecal Coli, MPN Coliform, Cobalt, Hg, Phosphat, MBAS, NO2, NO3, NH3, Hg, Minyak & Lemak, pH, TSS, Fe, dan Mn; (f) Tidak melakukan pengukuran kualitas air permukaan (Hulu dan Hilir Sungai Penimur) pada semester 1 Tahun 2021 dengan menggunakan parameter baku mutu tidak sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai, acuan yang dipakai adalah kualitas air sungai klas 2 yang meliputi parameter yang belum diukur antara lain ; BOD, COD, TDS, Amoniak, Minyak Lemak, NO3, NO2, Temperatur air, Temperatur udara, Cr, Zn, Cd, F, Cl, SO4, Arsen, Selenium, Cyanida, Barium, Sulfida, Pb, DO, Fenol, Cu, Belerang sebagai H2S, Fecal Coli, MPN Coliform, Cobalt, Hg, Phosphat, MBAS, NO2, NO3, NH3, Hg, Minyak & Lemak; (g) Tidak melakukan pelaporan hasil pengujian air limbah untuk Semester I Tahun 2021 dan laporan pemantauan air permukaan Semester I Tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali; (h) Tidak melakukan pengukuran debit dan pH harian untuk air limbah proses KPL; (i) Tidak melakukan pengukuran debit dan pH harian untuk air limbah domestik; (j) Tidak melakukan pemasangan dan pemantauan kualitas air limbah KPL dengan metode sparing; (k) Tidak melakukan pengelolaan kelimpahan runoff catchment area areal bekas tambang yang ditinggalkan lama tanpa pengelolaan dengan titik koordinat S 03023’16,53” E 10407’26,33”; (l) Tidak melakukan pengelolaan sedimentasi pada KPL AAT 2 dengan titik koordinat S 03023’25,60” E 10408’14,79”; (m) Tidak melakukan pengelolaan kelimpahan runoff catchment area masuk ke Sungai Penimur tanpa pengelolaan dengan titik koordinat S 03023’46,83” E 10408’15,93”; (n) Tidak melakukan pengelolaan/ persetujuan teknis dermaga batubara dan KPL stockpile dengan titik koordinat S 03022’17,99” E 10405’13,85”; (o) Tidak melakukan pengelolaan/ pemulihan aliran Sungai Penimur yang terputus sejauh ± 843 meter yang disambung dengan tiga pipa dengan titik koordinat S 03023’52,66” E 10408’12,65” ke titik koordinat : S: 03024’14,29”, E: 104007’55,24”; (p) Tidak melakukan pengelolaan kelimpahan runoff catchment area areal bekas tambang ditinggalkan lama tanpa pengelolaan dengan titik koordinat S: 03024’14,29”, E: 104007’55,24”; (q) Tidak melakukan pengelolaan/ pemulihan amblesan tanah pada areal bekas tambang ditinggalkan lama tanpa pengelolaan dengan titik koordinat S: 03024’05,54”, E: 104007’34,30”; (r) Tidak melakukan pengelolaan longsor dinding tambang pada sump pit 2 dengan titik koordinat S 03023’28,72” E 10408’5,99”; dan (s) Tidak melakukan pengelolaan kelimpahan runoff catchment area areal bekas tambang ditinggalkan lama tanpa pengelolaan dengan titik koordinat S: 03023’44,87”, E: 104008’17,94”.

3. Tidak melakukan Pengendalian Pencemaran Udara yaitu : (a) Tidak melakukan inventarisasi/ identifikasi sumber-sumber pencemaran bergerak dan tidak bergerak; (b) Tidak melakukan pemantauan dengan parameter lengkap udara ambien (SO2, CO, NO2, O3, HC PM10, PM2,5, TSP, Pb, Dustfall); (c) Tidak dilakukan pengujian Tahun 2021 dengan hasil memenuhi baku mutu berdasarkan Pergub Sumsel No. 06 Tahun 2012; (d) Tidak melakukan pengujian udara ambien Tahun 2021 pada lokasi ; tapak proyek pos checker, Desa, Mess Karyawan; (e) Tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber emisi; (f) Tidak menyusun rencana pemantauan mutu emisi; (g) Tidak memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara; (h) Tidak melakukan evaluasi hasil pemantauan emisi; (i) Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara; (j) Tidak melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan emisi; (k) Tidak melakukan perhitungan beban emisi; (l) Tidak melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan; (m) Tidak melakukan pengambilan sampel emisi  sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan platform; (n) Tidak melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala; (o) Tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaraan udara; (p) Tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara sesuai dengan pemenuhan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Kepdal No.205 Tahun 1996; dan (q) Tidak melaporkan hasil pemantauan sumber emisi pada semester I tahun 2021 kepada KLHK melalui aplikasi SIMPEL.

4. Tidak melakukan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu : (a) Tidak melakukan sebagian pengemasan bahan kimia sesuai dengan fase dan karakteristik jenis B3; (b) Tidak melakukan pengelolaan sebagian kemasan B3 untuk dilengkapi dengan simbol dan label; (c) Tidak melakukan pengelolaan sebagian B3 dengan MSDS; (d) Tidak melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diluar gudang bahan berbahaya dan beracun pada titik koordinat S: 03o23’24,32” ; E: 104o8’10,59”; dan (e) Tidak melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diluar gudang bahan berbahaya dan beracun pada titik koordinat S: 03o24’10” ; E: 104o7’46”.

5. Tidak melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu : (a) Tidak ada izin TPS Limbah B3, Dokumen Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 701/KPTS/BLH/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Musi Prima Coal yang berlaku 5 (lima) tahun sampai tanggal 09 Agustus 2021. Tidak berlaku lagi; (b) Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa drum bekas oli, filter bekas diluar TPS pada titik koordinat S: 03o24’9” ; E: 104o7’47”; (c) Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa hose bekas diluar TPS pada titik koordinat S: 03o24’12” ; E: 104o7’45”; (d) Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa kemasan bekas oli dan ceceran oli diluar TPS pada titik koordinat S: 03o24’9” ; E: 104o7’48”; dan (e) Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa drum bekas diluar TPS pada titik koordinat S: 03o24’12” ; E: 104o7’45”.

6. Tidak melakukan Pengelolaan Non Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Sampah Domestik) yaitu: (a) Tidak melakukan pencatatan jumlah sampah domestik yang dihasilkan periode semester I Tahun 2021.

7. Tidak melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan yaitu : (a) Tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan  (lokasi dan Luasan dalam RKAB), persetujuan dari instansi teknis dan jadwal pelaksanaan; (b) Tidak berkesinambungan (meninggalkan Pit terlalu lama); (c) Tidak memelihara sarana pengendali erosi (seluruh bekas areal pit terbentuk void); (d) Meninggalkan setiap tahapan pengupasan batuan penutup terlalu lama. (tahapan pengupasan batuan penutup); (e) Tidak mengatur ketinggian dan kemiringan lereng (tidak ada data stabilitas geoteknik, tidak ada kedalaman lereng terhadap jenis batuan, tinggi jenjang tanggul, overhull). (tahapan pengupasan batuan penutup); (f) Tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan  (lokasi dan luasan) dalam RKAB tidak ada peta skala 1 : 2000, persetujuan dari instansi teknis dan jadwal pelaksanaan. (semua tahapan penambangan); (g) Tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan  (lokasi dan luasan) dalam RKAB, persetujuan dari instansi teknis dan jadwal pelaksanaan. (tahapan reklamasi); dan (h) Tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan  (lokasi dan luasan) dalam RKAB, persetujuan dari instansi teknis dan jadwal pelaksanaan. (tahapan revegetasi).

Sehingga atas sejumlah pelanggaran dalam Surat Keputusan tersebut, PT MPC diperintahkan untuk utamanya melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen lingkungan hidup AMDAL (ANDAL, RKL/RPL) yaitu melakukan penghentian sementara kegiatan pertambangan batubara sebelum dilakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai dengan penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan dan/atau kegiatan, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terjadi perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Disamping itu, PT MPC juga diperintahkan melakukan perbaikan dan pemenuhan tanggung jawab, atas pelanggaran sesuai dengan butir pelanggaran yang dijabarkan dalam Surat Keterangan tersebut. PT MPC juga diminta melaporkan setiap perkembangannya kepada Dinas LHP Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Prabumulih. 

Gubernur Sumsel Herman Deru. (rmolsumsel)

Pemprov Sumsel Siap Cabut Izin Usaha PT MPC

Surat Keputusan tersebut menegaskan sanksi, bila PT MPC tidak melaksanakan Sanksi  Administratif Paksaan Pemerintah itu, maka Dinas LHP sumsel akan mengenakan sanksi non yudisial lanjutan, berupa pencabutan izin berusaha dan yudisial dengan ganti rugi kerusakan lingkungan dan penegakan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi disetop sementara aktivitasnya. Sembari mengurusi izin dari pemerintah,” ungkap Kepala DLHP Sumsel, Edward Chandra melalui Kabid Penegakan Hukum (Gakkum) Yulkar Pramilus kepada Kantor Berita RMOLSumsel beberapa hari lalu. 

Sanksi administratif paksaan pemerintah ini tidak membebaskan penanggung jawab PT MPC dari instrumen penegakan hukum lingkungan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Yulkar mengungkapkan, perusahaan sebenarnya sudah tahu dampak dari operasional perusahaannya akan berpengaruh ke wilayah lain. Hanya saja, mereka seolah tutup mata dan mengajukan izin ke pemerintah kabupaten saja.

“Lain cerita kalau proses IUP (Izin Usaha Pertambangan) saat itu masih dikeluarkan oleh kabupaten. Beberapa kasus saat itu memang izin lingkungannya hanya di satu kabupaten/kota saja,” ungkap dia.

Yulkar juga menyebut adanya modus perusahaan yang menggunakan izin AMDAL lama walaupun melakukan pengembangan wilayah. “Misal di tahun tertentu, operasional mereka hanya di satu wilayah. Lalu, seiring meningkatnya operasional, wilayah kerjanya meluas. Nah, mereka tetap beroperasi tanpa mengurusi izin baru. Padahal telah mencakup di dua wilayah,” kata dia. 

Dijelaskan Yulkar, modus perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya, menghindari kewajiban yang harusnya dipenuhi perusahaan kepada masyarakat yang terdampak operasional. Dalam izin AMDAL tersebut, perusahaan diwajibkan menjaga keberlangsungan lingkungan di wilayah yang terdampak operasionalnya. Mulai dari pemberian CSR kepada masyarakat dan lainnya.

Artinya, apabila izin di dua wilayah operasi, cakupan wilayah yang wajib dijaga juga lebih luas dan memakan biaya lebih besar. “Sementara untuk pemerintah daerahnya, mereka mendapatkan pemasukan PAD saat mengeluarkan izin berusaha,” ucapnya. 

Dia menuturkan, dalam pemberian sanksi pihaknya mengedepankan asas ultimatum remidium ketimbang premium remidium. Artinya, hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. “Perusahaan yang melanggar dipaksa agar memperbaiki perizinan yang dilanggarnya. Sembari mengurusi izin itu, operasional perusahaan sementara waktu disetop. Tidak boleh beroperasi,” tuturnya. 

Tetapi, sambung Yulkar, tidak menutup kemungkinan apabila dalam jangka waktu menjalankan sanksi perusahaan masih belum juga memenuhi sanksi yang ditetapkan, maka urusan pelanggaran tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. 

“Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi, maka kami bisa melakukan join investigasi dengan aparat kepolisian untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan. Jelas harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi,” tandas dia.