Meleset dari Target, 960 Izin Tambang Belum Dicabut

ilustrasi/net
ilustrasi/net

Presiden Jokowi diawal tahun mengambil kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak mematuhi aturan pemenuhan pasokan batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO). Sebanyak 2.078 IUP rencananya bakal dicabut. Namun seiring waktu, proses pencabutan tersebut masih menyisakan sebanyak 960 IUP. 


Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi per 24 April 2022 melaporkan, pihaknya telah mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 2.078 IUP yang harus dicabut. 

Itu artinya, masih tersisa 960 IUP yang belum dicabut. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan pencabutan izin sudah rampung pada April 2022. 

Namun, pencabutan tersebut mundur dari target yang diberikan Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, keterlambatan proses pencabutan izin tersebut terjadi lantaran Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi harus berhati-hati dan mengecek betul izin-izin yang ada, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak dari yang ditargetkan Presiden.

"Kami butuh waktu sampai dengan bulan depan [Mei]. Bulan depan harus sudah selesai, sudah clear bulan depan," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/4/2022). 

Pencabutan izin tersebut dilakukan lantaran banyak IUP tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, digadaikan di bank, diperjual belikan hingga diambil dan ditaruh di pasar keuangan tanpa diimplementasikan. 

Selain mencabut  1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP), Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi juga telah mencabut 15 izin penggunaan kawasan hutan dari 192 izin yang akan dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Adapun 15 izin yang dicabut tersebut terdiri dari tiga pelepasan kawasan hutan (PKH) dan 12 perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan  (PBPH). Nantinya, setelah semua izin sudah dicabut, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi akan melakukan pendistribusian izin kepada organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Gereja, BUMD, BUMDes dan UMKM yang ada di daerah. 

Pemberian izin tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hilirisasi sekaligus menciptakan nilai tambah pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia.