Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang berkomitmen dan bertekad untuk memenangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
- Pencairan Dana KPU Dinilai Cukup untuk Tahapan Pemilu di Tahun 2022
- Sirekap Dinilai Bermasalah, Perindo Minta Pemilu 2024 Digelar Ulang
- Kesalnya Megawati Banyak Pendukung Ganjar Diintimidasi: Kenapa sih Kalian Dibegitukan?
Baca Juga
Menurut pakar Hukum Tata Negara (HTN), Profesor Yusril Ihza Mahendra, putusan atas permohonan uji materi UU KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, itu mengandung norma hukum baru.
"Norma hukum baru itu mengubah substansi norma pengaturan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK yang ada sekarang, maka norma dalam putusan MK itu otomatis berlaku, efektif sejak diucapkan," kata Yusril, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (26/5).
Konsekuensi dari putusan itu, sambung dia, keputusan presiden tentang pengesahan masa jabatan pimpinan KPK yang ada sekarang harus direvisi, mengacu pada putusan MK.
Dengan kata lain, diperlukan tindakan administratif di bidang hukum administrasi negara untuk menindaklanjuti putusan MK itu, agar berlaku efektif bagi pimpinan KPK yang ada sekarang.
Seperti diberitakan, pada sidang terbuka, Kamis (25/5), MK mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Nurul Ghufron, yang mengajukan permohonan uji materi UU KPK terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang KPK yang mengatur soal usia minimum pimpinan KPK.
Dalam putusannya, MK menilai Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu diubah menjadi "Berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".
MK juga menyatakan, Pasal 34 UU 30/2002 tentang KPK soal masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, juga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga MK mengubah Pasal 34 tersebut menjadi "Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
- Keponakan Yusril Deklarasi Maju Caketum PBB
- Putusan MK Picu Petualang Politik Ramai-ramai Bentuk Parpol Baru
- Hapus Presidential Threshold, MK Kembali ke Jalan yang Benar
