Mantan Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali dikabarkan maju pada Pilkada mendatang setelah memastikan dukungan dari PAN dan yang terbaru, PKS.
- Satgas Gabungan Bongkar Praktik Penambangan Ilegal di Wilayah IUP PTBA
- Aksi Massa Tuntut Ganti Rugi Lahan Tambang, Membuka Kembali Tabir Masalah dalam Akuisisi PT Bumi Sawindo Permai oleh PTBA?
- PTBA Klaim Punya Dasar Kepemilikan Lahan di Keban Agung
Baca Juga
Majunya Rizali ini tak terlepas dari kontroversi, sebab beberapa waktu lalu, gabungan massa aktivis, LSM dan wartawan se-Muara Enim telah menggelar aksi menolak kepemimpinannya di Bumi Serasan Sekundang. Meski demikian, Rizali tetap maju dengan menggandeng Shinta Paramitha, mantan istri Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar sebagai wakilnya.
Hal ini juga mendapat sentimen negatif dari tokoh masyarakat Muara Enim. Tidak hanya karena bukan merupakan putra daerah, Rizali juga menggandeng Shinta yang merupakan istri dari mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar yang didakwa korupsi karena menerima dana senilai 400 ribu dolar AS, sebagai fee alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014.
Seperti yang diungkapkan oleh Aktivis lingkungan dan pegiat sosial Muara Enim, Andi Chandra. Dia mengatakan, sepanjang karirnya di Muara Enim, sudah sebanyak tujuh kali pergantian kepala daerah di Kabupaten ini. Sehingga, Muara Enim butuh pemimpin yang mampu menyembuhkan luka rakyat.
Terakhir, aktivis dan pelaku kontrol sosial dibuat terluka atas pernyataan mantan Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali beberapa waktu lalu. Menurutnya, semasa menjabat, pemimpin atau bakal calon pemimpin tidak pantas memiliki perilaku yang membuat gaduh.
Rakyat bisa menilai, bahwa pemimpin atau kepala daerah tidak boleh mengeluarkan kalimat yang melecehkan profesi siapapun serta harus tahan banting dengan kritikan.
"Muara Enim butuh pemimpin yang tidak anti kritik, terbuka terhadap saran pendapat dan masukan pun terkait pembangunan di kabupaten Muara Enim ini, apa salahnya rakyat berkeluh dan menyampaikannya dengan kritikan?," ujarnya.
Menurut Andi, kepemimpinan Ahmad Rizali meninggalkan luka di hati para aktivis dan pegiat kontrol sosial. Sehingga mayoritas masih menolak kehadiran pemimpin yang memiliki kepribadian seperti itu.
"Kami berharap, lahir pemimpin yang mampu mengasuh dan membesarkan 22 kecamatan dan 246 desa yang ada di Kabupaten Muara Enim, terbukalah terhadap rakyat, jadilah sapu tangan atas air mata mereka," ucapnya.
Di sisi lain, kabar tak sedap mengenai majunya Rizali ini juga diliputi isu mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Camat di Kabupaten Muara Enim terhadap perusahaan, untuk mendukung operasional pencalonan dan komunikasi dengan partai.
Hanya saja, isu ini sudah mendapat bantahan dan jawaban tegas dari Pj Bupati Muara Enim Hengky Putrawan. Pemkab Muara Enim menerjunkan inspektorat dan menyiapkan sanksi tegas apabila hal tersebut memang terbukti. Namun, isu ini rupanya terlanjur berkembang di masyarakat.
Apalagi belakangan tersiar kabar mengenai keterlibatan oknum manajer di PTBA dalam aktivitas kepartaian, yang secara kebetulan merupakan partai pendukung Rizali. Hal inipun memunculkan kembali polemik keterlibatan dari perusahaan tambang dalam pencalonan Rizali. (Baca: https://vasadnews.com/siapa-sosok-mk-pria-misterius-yang-hadir-duduk-di-acara-ifthar-jamai-pks-muara-enim/)
Oknum berinisial MK itu, bahkan diketahui merupakan suami dari salah satu caleg di Muara Enim. Hal ini pun mengundang komentar negatif dari sejumlah aktivis. Salah satunya Direktur Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi yang menilai kehadiran oknum tersebut dalam kegiatan salah satu partai politik mengindikasikan adanya kepentingan.
"Padahal dalam aturan sudah jelas jika ASN maupun pegawai BUMN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Rahmat.
Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan politik menurutnya bisa menyandera calon kepala daerah yang didukung. "Kita tidak tahu apakah keterlibatannya hanya sebatas simpatisan saja atau lebih jauh sebagai pemodal. Sehingga nantinya ada unsur kepentingan yang dibawa. Entah itu kepentingan perusahaan yang ingin dimasukkan ke agenda partai atau sebaliknya. Yang lebih bahaya lagi kalau oknum itu memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk kepentingan parpol atau calon kepala daerah," bebernya.
Dia mendesak, direksi maupun komisaris PTBA segera mengusut aktivitas oknum pegawai yang terlibat tersebut. "Harus diusut sejauh mana keterlibatannya. Bila perlu diberi sanksi hingga pemecatan," ucapnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Bukit Asam, Niko Chandra mengatakan, kehadiran MK dalam acara tersebut kapasitasnya sebagai suami dari istri yang merupakan pengurus DPD Muara Enim untuk menghadiri undangan buka puasa. "Bukan untuk melakukan politik praktis," kata Niko dalam keterangan resminya, Senin (29/7).
Dia mengatakan, PTBA selaku perseroan terbatas dengan pemilik saham utama Negara Republik Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.
"Kami juga tidak memiliki keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muara Enim 2024," tegasnya.
Hal itu selaras dengan Surat Edaran Diruktur Utama PTBA Nomor 251.2J/0100/2023 yang menyebut Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Pegawai Perusahaan tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis.
"Sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/CGC), PTBA memastikan bahwa perusahaan bebas dari politik praktis," pungkasnya. 
- Survei IPO Institute, Warga Muara Enim Tak Mau Pemimpin yang Tersandung Hukum
- PKS Dukung Anies Bikin Partai Baru: Biar Lebih Leluasa Bermanuver
- Pj Bupati Muara Enim Minta Camat hingga Lurah Tak Terlibat Politik: Jaga Netralitas
