Dalam rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Sektor Infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat, Kalimatan Timur (Kaltim). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati banyak proyek infrastruktur di Provinsi tersebut yang mangkrak.
- MAKI Apresiasi Penyelidikan Korupsi Reklamasi Tambang di Kaltim, Desak Tindakan Tegas
- Sumsel Kirim 107 Orang ke MTQ Nasional di Kaltim
- Banyak Tambang Ilegal di Kaltim Terkesan Didiamkan, Deolipa Kritik Kinerja ESDM
Baca Juga
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sangat disayangkan banyak proyek dan aset yang mangkrak dan tidak dimanfaatkan.
Diantaranya adalah, Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan Jalan Bung Karno yang memiliki panjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek multiyears. Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga 2022 ini, proyek tersebut belum selesai.
"Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp 582 miliar," katanya, Selasa (22/6).
Selain itu, proyek pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Proyek itu dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 58,5 miliar.
"Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai," terang Ipi.
Kemudian, proyek pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya. Proyek itu mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 miliar. Dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan.
Lalu, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan.
"Tidak hanya di Kutai Barat, KPK juga mendapatkan aset tanah Pemkab Kutai Kertanegara seluas 27 hektar yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit diokupasi oleh pihak ketiga," jelas Ipi.
Selama sepekan sejak Senin (20/6) hingga Jumat (24/6), KPK menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kaltim, di antaranya yaitu, rapat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kaltim; evaluasi capaian Monitoring for Prevention (MCP) dengan Pemkab Kutai Barat dan Kutai Kertanegara; audiensi dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat; Rakor pemberantasan korupsi sektor infrastruktur Pemkab Kutai Barat, dan Rapat monitoring pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Kutai Kertanegara.
Rangkaian kegiatan ini kata Ipi, merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
KPK sendiri telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam aplikasi MCP.
Kedelapan fokus area tersebut, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan APIP; manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola keuangan desa.
KPK memandang pengelolaan aset BMD sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.
"Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah," tutur Ipi.
"Pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah," sambung Ipi menutup.
- Susul Sayembara 8 Miliar, KPK Terbitkan Ulang Surat DPO Harun Masiku
- KPK Dalami Dugaan Suap Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa
- KPK Amankan Rp1 Miliar saat OTT Risnandar: Uangnya Merah Semua