Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan mengawal wacana penghapusan daya listrik 450 VA meskipun telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada penghapusan tersebut.
- Ada Kucuran Dana Rp42 Miliar, DPRD Sumsel Minta Warga Empat Lawang Aktif Laporkan Anak Stunting
- P3S: Pak Jokowi Harus Belajar dari Kejadian Kudeta di Guinea!
- Kurangi Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci, Kemenag Lobi Arab Saudi
Baca Juga
Pasalnya, dalam beberapa kebijakan pemerintah acap kali berubah-ubah sikapnya. Contohnya, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun nyatanya BBM dinaikkan.
“Karena faktanya, dalam beberapa kasus pemerintah plin-plan tidak konsisten dengan ucapannya. Ini kan preseden buruk pemerintahan kita,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Jumat (23/9).
“Karenanya PKS akan terus mencermati persoalan ini,” imbuhnya.
Atas dasar itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS ini mendesak pemerintah untuk konsisten menolak penghapusan listrik 450 VA karena itu merugikan rakyat kecil.
“Ya, kita mendesak agar pemerintah, termasuk presiden tidak plin-plan dalam kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo sempat menegaskan pemerintah tidak punya rencana untuk menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana untuk mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA.
"Tidak ada. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Nggak ada," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9). 
- Tinggi di Survei, Elektabilitas PDIP Masih Bergantung pada Jokowi
- Ramalan Said Didu, Rezim Jokowi akan Tinggalkan Utang Rp16.000 Triliun saat Lengser
- Ganjar Diragukan Jokowi dan Elite-elite PDIP, Elektabilitas Prabowo Bisa Menanjak
