Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan mengawal wacana penghapusan daya listrik 450 VA meskipun telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada penghapusan tersebut.
- Presiden Jokowi Didesak Copot Ahok
- Golkar Optimis Usung Airlangga, Hanya Butuh Satu Partai Penuhi PT 20 Persen
- Komisi II: Bawaslu Harus Pelototi Tahapan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
Baca Juga
Pasalnya, dalam beberapa kebijakan pemerintah acap kali berubah-ubah sikapnya. Contohnya, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun nyatanya BBM dinaikkan.
“Karena faktanya, dalam beberapa kasus pemerintah plin-plan tidak konsisten dengan ucapannya. Ini kan preseden buruk pemerintahan kita,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Jumat (23/9).
“Karenanya PKS akan terus mencermati persoalan ini,” imbuhnya.
Atas dasar itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS ini mendesak pemerintah untuk konsisten menolak penghapusan listrik 450 VA karena itu merugikan rakyat kecil.
“Ya, kita mendesak agar pemerintah, termasuk presiden tidak plin-plan dalam kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo sempat menegaskan pemerintah tidak punya rencana untuk menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana untuk mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA.
"Tidak ada. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Nggak ada," kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9). 
- Jokowi Komentari soal Seruan "Adili Jokowi": Ekspresi Kalah Pilpres
- Jawab Tantangan, Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
- Sederet "Dosa" Jokowi di Tengah Tuduhan Tokoh Terkorup Dunia
