Ketua PPS Bukit Lama Bantah Pemotongan Uang Operasional, Begini Penjelasannya 

Ilustrasi. (ist/rmolsumsel.id)
Ilustrasi. (ist/rmolsumsel.id)

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bukit Lama diduga memotong uang operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di wilayahnya.


Berdasarkan kwitansi pembayaran, uang operasional yang harus diterima oleh KPPS sebesar Rp4.678.000, dengan rincian yakni uang pembuatan TPS Rp2.000.000, uang operasional TPS Rp1.000.0000. 

Kemudian, uang sewa printer atau scanner after Rp490.000 dan uang makan sebesar Rp1.188.000.

Namun, KPPS di wilayah Bukit Lama hanya menerima uang operasional Rp4.600.000. Sedangkan, sisanya sebanyak Rp78.000 diduga dipotong oleh PPS Bukit Lama dengan alasan pajak.

Salah satu ketua KPPS yang namanya enggan disebutkan membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, pembagian uang operasional KPPS baru dilakukan dua hari menjelang pencoblosan.

“Uang kegiatan dipotong Rp78 ribu, katanya untuk pajak. Padahal di KPPS lainnya tidak ada pemotongan dan jumlah uang yang dibagikan sama,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (13/2) pagi.

“Semalam, H-2 baru dibagikan, yang membagikan orang kelurahan,” ungkap dia.

Senada dikatakan ketua KPPS lainnya. Dia mengatakan uang operasional KPPS sebesar Rp4.678.000  dipotong sebesar Rp78.000 ribu.

“Iya, terima Rp4,6 juta. Semalam dibagikannya, saya mengambilnya jam 23.00 WIB,” kata dia yang juga monolak menyebutkan identitas diri.

Terpisah, Ketua Sekretariat PPS Bukit Lama Solihin membantah adanya pemotongan uang operasional KPPS sebesar Rp78 ribu. 

Dia menyebutkan, uang operasional KPPS telah dibagikan seusai dengan jumlah yang ada di kwitansi.

“Tidak ada pemotongan, Rp4,678 juta (yang diterima). Tanda terimanya ada. Mungkin mereka saling manasin saja. Ada 122 TPS, ada yang sudah mengambil dan ada yang belum,” pungkasnya.