Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi ditentang Partai Demokrat. Pasalnya, rencana pemerintah tersebut sangat membebani rakyat dan bisa memicu harga kebutuhan lainnya.
- Naikkan Harga BBM, Anggota DPRD Sumsel Ini Sebut Pemerintah Zalim
- Legislator Asal Sumsel Sebut Kenaikan BBM Pukul Pelaku UMKM
- Harga Minyak Dunia Turun, PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM
Baca Juga
Hal ini disampaikan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/8).
Didi menegaskan, Partai Demokrat tegas menolak wacana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Karena menurutnya, kenaikkan BBM subsidi dipastikan memicu inflasi. Jika inflasi tinggi, kata Didi, bakal menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
“Kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta menganggu pemulihan daya beli,” kata anggota DPR Dapil 10 Jawa Barat ini.
Didi mengingatkan pemerintah bahwa kenaikkan BBM tidak hanya berdampak kepada ekonomi saja melainkan juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia.
“Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19,” ujar Didi.
Meskipun, lebih lanjut Didi mengungkapkan, APBN mencatat dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI), namun, Demokrat meminta pemerintah untuk tidak terlena dengan angka tersebut, mengingat faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga saat ini.
“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi dan menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia yang terus meningkat, serta memastikan agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran dan tepat guna,” demikian Didi. 
- Dugaan Manipulasi Perolehan Suara, Komisi II DPR Sambangi Kantor KPU Sumsel
- Angka Kemiskinan di Indonesia Diklaim Menurun 1,12 Persen
- Cirebon Hanya 1,62 Persen Anggarkan Dana Kemiskinan, KPK: Orang Miskin Malah Nggak Dikasih Bantuan Langsung
