Kejar Target 11.000 Unit, Bank BTN Gelar Akad Massal KPR BP2BT Secara Nasional

Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal KPR BP2BT di Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/11)./Dok
Bank BTN Gelar Akad Kredit Massal KPR BP2BT di Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/11)./Dok

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) massal secara serentak di seluruh Indonesia. Bank BTN berupaya  memenuhi target penyaluran 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.


Akad Kredit Massal KPR BP2BT merupakan bagian dari rangkaian HUT KPR ke-45 yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Pada  Sabtu 20 November 2021 ini, Bank BTN secara serentak berhasil melakukan Akad Kredit Massal KPR BP2BT sebanyak 2.150 unit.

“Sebelumnya yang sudah direalisasikan itu lebih dari 4.000 unit, sehingga dengan akad hari ini Bank BTN sudah menuju hampir 7.000 unit. Kita akan lakukan akad massal sampai akhir November, sehingga kami berharap target 11.000 itu tercapai hingga akhir tahun 2021,” ujar Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar dalam acara Akad Kredit Massal KPR BP2BT di Perumahan Dream Land II di Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/11).

Hirwandi mengungkapkan, akad kredit massal ini bentuk keseriusan Bank BTN dalam membantu pemerintah menggenjot program Pembangunan Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan dengan skema KPR BP2BT. Untuk itu, Bank BTN terus mendorong pengembang mempercepat realisasi KPR BP2BT.

“Setelah kuota KPR FLPP habis, maka Bank BTN juga secara serius membantu pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui skema KPR BP2BT agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki rumah disamping bisnis para pelaku pembangunan perumahan yang berdampak pada 174 industri ikutannya berjalan,” katanya.

Hirwandi berharap tidak ada lagi pembedaan yang dilakukan pengembang terhadap KPR FLPP dan KPR BP2BT. Pasalnya dua-duanya merupakan KPR Subsidi yang sangat bermanfaat dan memudahkan MBR dalam memiliki rumah.

“Apalagi kini ada dana talangan dari Bank BTN untuk uang muka bagi KPR BP2BT, sehingga pengembang tidak perlu khawatir cash flow nya terganggu,” jelasnya.

Dengan dana talangan dari Bank BTN maka pencairan subsidi uang muka hingga Rp40 juta bisa dilakukan di depan, sehingga pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu. Dari sisi konsumen atau debitur, Bank BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP dan memberikan pilihan fix suku bunga selama 5 tahun dan 10 tahun.

“Angsurannya itu jauh lebih rendah dari FLPP, sehingga keuntungannya ada dua yaitu konsumen beli rumah senilai Rp150 juta, namun mereka membelinya hanya Rp110 juta karena Rp40 juta di subsidi, yang kedua keuntungannya angsurannya hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP,” ungkap Hirwandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengaku sangat mengapresiasi kerja keras Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN yang hari ini bekerja keras menyalurkan produk KPR BP2BT, yang jika melihat sejarahnya di awal-awal agak seret penyalurannya, walaupun kami meyakini perubahan ini sangat baik,” jelasnya.

Herry menuturkan, KPR BP2BT ini sangat baik, karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung, apalagi dari sisi bank produk ini tidak mendistorsi pasar. Kelebihan lainnya, Bank BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar, sedangkan ketidakmampuan MBR ditutup pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp40 juta sehingga sisanyalah yang harus dicicil.

"Mari kita bangun komitmen bersama bahwa apa yang kita bangun ini memberikan manfaatnya kita semua," ujarnya.

Sementara Pj Sekda Provinsi Sumatera Selatan Suman Asra Supriono mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas subsidi pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Semoga kuota perumahan untuk Sumatera Selatan akan lebih banyak lagi ke depan,” katanya.

Menurut Supriono, pemprov  Sumsel akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait penyediaan perumahan layak huni di wilayah Sumsel.

"Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu tekad kita bersama melakukan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah" pungkasnya.