Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung mengeluhkan gajinya yang belum dibayarkan selama empat bulan.
- Tujuh Kepala Desa di Muara Enim dan Dua di Banyuasin Diduga Langgar Netralitas Pilkada
- Pemerintah Setuju RUU Desa Segera Dibahas
- Dituding Tidak Transparan Gunakan Anggaran, Kades di Lahat Diminta Mundur
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan sejumlah Kades saat acara Teknologi Tepat Guna Nusantara di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (7/6).
"Semua para kades dan aparatur desa belum terima gaji selama empat bulan, atau jalan lima bulan ini," kata salah satu Kades di Kecamatan Padang Cermin seperti dilansir Kantor Berita RMOLLampung.
Menurut Kades tersebut, gaji mereka belum dibayar Pemda dengan alasan bahwa Pemda Pesawaran defisit anggaran sehingga gaji para kades dan aparatur tidak dibayar.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kades dari Kecamatan Punduh Pidada mengatakan bahwa Kades dan aparatur desa di Kabupaten Pesawaran belum menerima gaji selama empat bulan.
"Iya belum bayar selama empat bulan, karena kondisi pemkab Pesawaran defisit anggaran. Dana untuk bayar gaji kades dan aparatur desa bersumber dari ADD," ujarnya.
Di tempat lain, Ketua Apdesi Suranto, dan Sekretaris Apdesi Kabupaten Pesawaran, Hermansyah juga membenarkan bahwa gaji para kades dan aparatur desa belum dibayar.
"Saya enggk bisa ngomong karena kondisi sulit. Tanya langsung ke Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) karena mereka yang berwewenang," ujar Suranto. 
- Dua Kades Nyaris Adu Jotos Saat Pemilihan Ketua Forum Kades Ogan Ilir
- Kades di Rawas Ulu Muratara Diingatkan Rajin Ngantor
- Kades Muratara Dituntut 1,5 Tahun Penjara Terkait Kasus Pengancaman, Keluarga Korban Protes
