Bareskrim Polri mengakui telah memberi perhatian sekaligus menjalankan arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK hingga Polri tak ragu memenjarakan mafia di pelabuhan.
- Dirawat di RSUD, Alasan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
- KPK Sita Tanah Milik Andhi Pramono di Banyuasin
- KPK Panggil Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera
Baca Juga
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa jajaranya sedang menyusun petunjuk arah (jukrah) untuk menindaklanjuti arahan Luhut.
"Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves," ujar Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jumat (12/11).
Agus mengatakan pihaknya terus mengawasi praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan. Namun, Agus meminta para pelaku usaha juga aktif membuat laporan apabila menemukan kecurangan.
"Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut meminta KPK tak segan memenjarakan mafia-mafia di pelabuhan. Sebab, Luhut melihat masih banyak praktik kecurangan terjadi di pelabuhan.
Hal itu dikatakan Luhut pada saat menghadiri webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11). Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai dengan harapan. 
- Dirawat di RSUD, Alasan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
- KPK Sita Tanah Milik Andhi Pramono di Banyuasin
- KPK Panggil Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Lahan Tol Trans Sumatera
