Izin Konsesi Hindoli dan Mitra Ogan Dievaluasi, Enam Perusahaan Lain Dicabut 

ilustrasi. (Safrudin Mahendra-Save Our Borneo/mongabay/rmolsumsel)
ilustrasi. (Safrudin Mahendra-Save Our Borneo/mongabay/rmolsumsel)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan evaluasi terhadap izin konsesi tujuh perusahaan di Sumsel, diantaranya PT Hindoli dan PT Perkebunan Mitra Ogan. Selain itu, Kementerian LHK juga mencabut izin konsesi enam perusahaan lain di Sumsel seluas 70.530,64 Ha.


Evaluasi dan pencabutan izin konsesi perusahaan di Sumsel ini tertuang dalam SK No: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tanggal 5 Januari lalu, yang ditandatangani oleh Menteri Siti Nurbaya. Perizinan (izin konsesi) di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab. 

Dalam SK tersebut, dijelaskan bahwa evaluasi dan pencabutan izin ini juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka mendorong produktivitas untuk pertumbuhan indonesia. Sekaligus mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) dan pengendalian deforestasi dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030.

Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi: (a) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami; (b) PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya; (c) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan); (d) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan; dan (e) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi.

Dalam SK ini juga disebutkan bahwa selain di Sumsel, Kementerian LHK juga mencabut 42 Izin Konsesi Kawasan Hutan selama periode September 2015 s/d Juni 2021 seluas 812.796,93 Ha; 192 Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan seluas 3.126.439,36 Ha; dan melakukan evaluasi terhadap 106 perusahaan seluas 1.369.567,55 Ha.

Daftar SK Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021

PT Tunas Hutan Pratama (10.130 Ha) - SK.673/Menhut-II/2009

Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dilakukan Pencabutan

1. PT Bangkanesia (51.205 Ha) - SK.639/Menhut-II/2009

2. PT Dwinad Nusa Sejahtera (955,02 Ha) - SK.263/Menhut-II/2013

3. PT Karya Perintis Sejati (337 Ha) - SK.19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017

4. PT Madhucon Indonesia (19,02 Ha) - SK.185/Menhut-II/2012

5. PT Sepakat Siantar (7.884,60 Ha) - SK.482/Menhut-II/2011

Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Untuk Dilakukan Evaluasi

1. PT Ciptamas Bumi Subur (7.550 Ha) - SK.70/Menhut-II/2005

2. PT Sumatera Alam Anugerah (5.560 Ha) - SK.568/Menhut-II/2011

3. PT Batubara Bukit Kendi (433,33 Ha) - SK.513/Menhut-II/2013

4. PT Mura Reka Batubara (691,05 Ha) - SK.101/Menhut-II/2014

5. PT Perkebunan Mitra Ogan (4.103 Ha) - Persetujuan Prinsip

6. PT Linggau Bisa (42,38 Ha) - SK NO.2/1/IUPSWA/PMDN/2015

7. PT Hindoli (15.550 Ha) - SK 567/KPTS-II/1999