Upaya untuk melakukan amandemen UUD 45 yang tujuannya menunda pemilu bukan hal yang mustahil dilakukan. Sebab, hal itu telah diatur dalam UUD itu sendiri. Yakni disuarakan oleh tiga perempat anggota parlemen dan setengahnya menyetujui.
- Mahfud Sesalkan Cara Kasar Pemerintah terhadap Aktivis Lingkungan yang Berujung Pidana
- Mahfud MD Benarkan Hasil Survei Bisa Dipesan
- Diisukan Jadi Cawapres Ganjar, Ini Jawaban Jenderal Andika
Baca Juga
Begitu yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ketika disinggung mengenai amandemen UUD 45 berpotensi untuk menggolkan wacana penundaan pemilu 2024 usai memberikan acara Bimbingan Teknis Nasional untuk DPRD PAN Seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3).
Dia menambahkan saat ini baru ada tiga partai politik yang menyetujui usulan penundaan pemilu 2024 karena alasan ekonomi dan juga pandemi Covid-19 yang belum usai yakni PKB, PAN dan Golkar. Namun, selebihnya tidak menyepakati penundaan pemilu.
"Kalau semuanya mau ya soal lain lagi,” ucap Zulhas di lokasi.
Disinggung mengenai konsoiidasi PAN dengan partai politik lainnya, Zulhas mengaku saat ini sedang sibut keliling daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya lagi keliling daerah ngurus kader. Enam hari ini,”katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan penundaan pemilu bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan UUD 1945 dan Zulhas meminta agar masyarakat tidak menyalahkan presiden dalam wacana penundaan pemilu 2024 mendatang.
"Kan sudah jelas tuh yang baru mau tiga yang lain enggak mau, kalau tiga kan enggak bisa. Partai ada sembilan, yang bisa tiga yang enam enggak mau ya enggak bisa dong. Jadi ini bukan urusan Pak Jokowi ini urusan partai-partai. Ada yang mau ada juga yang enggak mau gitu lho,” tutupnya.
- Penolakan Terhadap HNU di Muara Enim Disinyalir Berimbas pada Gerindra?
- Holda Ngaku Sudah Kantongi Figur Wakil, Siapa Dia?
- Nasdem, PAN dan Golkar Mulai Buka Penjaringan Kandidat Calon Kepala Daerah
