Wacana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mustahil dilakukan.
- Jika Prabowo-Gibran Menang, Ekonom Senior Ramal Utang RI Bengkak hingga Rp16 Ribu Triliun
- Indef: Perputaran Uang di Tahun Politik Diprediksi akan Tembus Hingga Rp 100 Triliun
- Suram, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Diprediksi Hanya 4.8 Persen
Baca Juga
"Pasti menggunakan APBN. Saya tidak percaya lagi bahwa proyek strategis nasional tidak pakai APBN. Pasti menggunakan APBN, entah di tahun ke beberapa pembangunannya,” ucap ekonom dari Indef, Nailul Huda kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/11).
Nailul mengamini, kereta cepat Jakarta Surabaya sebenarnya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Tengah-Jawa Timur yang selama ini mengandalkan pesawat terbang untuk waktu tempuh yang cepat.
Namun demikian, ia mengingatkan wacana tersebut untuk dihitung secara matang. Jangan sampai megaproyek tersebut berakhir seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membebani APBN.
"Biaya tiketnya berapa, kemudian apakah ada akses penunjangnya atau tidak. Ini yang harus dipikirkan, jangan sampai seperti KCJB yang sampai 4 dekade juga enggak bakal untung,” tutupnya. 
- Soroti Anggaran Kesehatan 5 Persen Dipotong Era Jokowi, Ganjar: Ini Mesti Dikembalikan!
- Anggaran Bansos 2024 Naik Rp 20 Triliun
- Airlangga Pastikan Dana LPDP Tidak akan Disetop
