Kepengurusan baru Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), telah ditetapkan setelah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, terpilih aklamasi sebagai ketua umum.
- Citra MK Tercoreng, Anwar Usman Kembali Melanggar Kode Etik
- Jimly Asshiddiqie: Lupakan Isu Aturan Main, Hindari Kampanye Hitam
- Usai Diperiksa MKMK, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Bungkam
Baca Juga
Hal tersebut ditetapkan saat pelantikan Kepengurusan APHTN-HAN periode 2025-2030, dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada 13-15 Juni 2025.
Melalui keterangan tertulis APHTN-HAN yang diterima RMOL, Selasa 17 Juni 2025, sejumlah tokoh masuk sebagai jajaran pimpinan yang mendampingi Guntur Hamzah yang juga menyandang gelar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Deretan tokoh akademik nasional yang masuk struktur pimpinan APHTN-HAN di antaranya Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.
Dalam laporannya, Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan Pengurus Pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum, serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025.
"Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar," kata Bayu.
Pelantikan pengurus pusat APHTN-AHN ini, lanjut Bayu, merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang diselenggarakan di Bali pada April 2025, yang dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam Keynote Speech-nya, Prof. Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.
"Dengan keanggotaan yang kini mencapai lebih dari 1.600 orang, APHTN-HAN siap terus berkontribusi dalam agenda reformasi kelembagaan negara, dan pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara di tanah air," kata Guntur.
Selain pelantikan, Rapat Kerja Pengurus juga membahas program prioritas lima tahun ke depan. Terdapat enam program strategis yang menjadi fokus APHTN-HAN periode 2025–2030. 
- Pengamat: MK Mentahkan Putusan Sendiri soal Ambang Batas Cakada
- Dinilai Inkonstitusional, NasDem Tolak Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
- Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan Jadi Ahli di Sidang Hasto
